Kategori: Uncategorized

Jember, Seorang remaja berusia 15 tahun asal Desa Mulyorejo, kecamatan Silo diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dewasa. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (26/10), dan kini pihak keluarga telah melaporkan kasus itu ke kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

 

Menurut keterangan ayah korban, Dedi Saputra, kejadian bermula ketika anaknya diajak oleh seorang teman dengan alasan ingin menemui kakaknya di daerah Rambi. Namun, setibanya di sana, korban justru mengalami tindak kekerasan oleh rombongan yang diduga berjumlah lebih dari sepuluh orang. “Anak saya dipukul pertama kali di daerah Rambi Puji, lalu di perjalanan pulang juga dipukul lagi oleh mereka,” ujar Dedi saat ditemui.

 

Tidak berhenti di situ, korban kembali mengalami pemukulan di lokasi berbeda saat rombongan tersebut tiba di wilayah yang disebut “rumah kaca”. Akibat penganiayaan berulang itu, korban mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuhnya. “Hasil visum menunjukkan banyak memar. Anak saya masih trauma dan takut karena sempat diancam akan dibunuh,” tambah Dedi.

 

Dedi menyebut, laporan telah disampaikan ke pihak Polres Jember. Ia berharap agar aparat penegak hukum segera memproses kasus tersebut dengan serius dan memberikan keadilan bagi anaknya yang masih di bawah umur. “Kami hanya ingin agar semuanya diproses sesuai hukum, biar ada efek jera,” ujarnya.

 

Namun, hingga hari ini, Kamis (30/10/2025), pihak keluarga menyayangkan karena para terduga pelaku pengeroyokan dilaporkan mangkir dari panggilan penyidik Polres Jember. Tak hanya itu, dua orang saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan juga tidak menghadiri panggilan pertama dari kepolisian. Keluarga korban berharap pihak Polres dapat segera mengambil langkah tegas agar proses hukum tidak berlarut-larut.

 

( Redaksi)

BONDOWOSO,30/10/ 2025- ATV 7- COM- Upaya mediasi antara pelapor Wiwin Aryani (37) warga Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan terlapor B. Hj. Ma’ruf (55) warga Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari ,terkait dugaan tindak pidana penipuan konrak toko senilai Rp25 juta, berakhir tanpa kesepakatan

 

Kasus ini kini resmi dilanjutkan ke ranah hukum di bawah penanganan Polsek Jambesari Darus Sholah, Polres Bondowoso.

 

Dengan Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: LPM/VII/2025/SPKT Polsek Jambesari Darus Sholah, tertanggal 28 Juli 2025, yang dilayangkan oleh Wiwin Aryani.

 

Ia melaporkan dugaan penipuan terkait kontrak toko (ruko) yang dijanjikan oleh terlapor namun tak kunjung terealisasi, meski uang sewa telah diserahkan secara penuh.

 

Pada 30 Oktober 2025, Polsek Jambesari menggelar mediasi di ruang pertemuan Mapolsek. Hadir dalam pertemuan tersebut Kanit Reskrim Polsek Jambesari, Kepala Desa grujukanLor Nur Hasan, pelapor Wiwin Aryani, serta terlapor B. Hj. Ma’ruf. Suasana mediasi sempat memanas lantaran kedua pihak bersikukuh pada pendirian masing-masing.

 

Meski pihak desa dan kepolisian telah berupaya mencarikan solusi, mediasi akhirnya dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan untuk pengembalian uang yang telah diserahkan.

 

Hingga batas waktu yang diberikan, terlapor belum juga memenuhi janjinya untuk mengembalikan dana sebesar Rp25 juta tersebut.

 

Kepala Desa Grujukan Lor, Nur Hasan, menyampaikan bahwa pihaknya sudah berusaha sekuat tenaga agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

 

Namun, karena kesepakatan tertulis sebelumnya telah dilanggar, maka proses hukum tidak bisa dihindarkan.

 

“Kami sudah mencoba menengahi dan memberi jalan keluar sebaik mungkin. Tapi karena tidak ada titik temu dan janji pengembalian juga tidak ditepati, kami serahkan sepenuhnya kepada pelapor dan pihak kepolisian. Biarlah hukum yang melanjutkan prosesnya,” ujar Kades Nur Hasan.

 

Sementara itu, Wiwin Aryani mengaku sudah cukup sabar menunggu itikad baik dari pihak terlapor.

 

Namun karena waktu yang diberikan telah habis dan tidak ada kejelasan, ia akhirnya memutuskan untuk meneruskan proses hukum hingga tuntas.

 

“Saya sudah capek menunggu. Kalau uang saya tidak dikembalikan, ya biarlah hukum yang bertindak.

 

Kerugian saya bukan hanya uang, tapi juga waktu dan tenaga. Sudah terlalu lama saya menahan diri,” ungkap Wiwin dengan nada kecewa.

 

Kasus ini kini tengah diproses oleh pihak Polsek Jambesari Darus Sholah untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

 

Harapannya, penegakan hukum dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan serta menjadi pembelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi sewa atau jual beli properti di kemudian hari.

 

Pewarta:RNY

JAKARTA – Fintech peer to peer (P2P) lending berbasis syariah, PT Dana Syariah Indonesia (DSI), tengah menghadapi permasalahan serius terkait kesulitan penarikan dana oleh lender. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan nasabah yang menempatkan dananya di platform tersebut.

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih melakukan pendalaman terkait persoalan yang menimpa Dana Syariah Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan pihaknya telah memanggil manajemen DSI untuk dimintai keterangan. “Kami sedang melakukan pendalaman. Pada waktunya kami akan sampaikan hasilnya kepada rekan-rekan media,” ujar Agusman di Jakarta, Senin (27/10).

 

Agusman menambahkan, pihaknya telah menegur manajemen Dana Syariah Indonesia agar tetap membuka layanan komunikasi bagi para lender yang ingin menyampaikan keluhan. “Sekarang sudah bisa datang ke kantor. Kami sudah tegur mereka supaya meladeni masyarakat,” tegasnya. OJK juga memastikan tengah melakukan pengawasan ketat terhadap DSI untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

 

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, OJK akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satu upaya yang tengah dipersiapkan ialah Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) guna menilai kelayakan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan.

 

Sementara itu, Direktur Utama Dana Syariah Indonesia Taufiq Aljufri menjelaskan bahwa kondisi ini disebabkan oleh situasi bisnis dan ekonomi yang memengaruhi kemampuan borrower dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dampak tersebut berimbas pada keterlambatan pengembalian dana para lender. Selain melakukan penagihan dan penjualan aset jaminan, DSI kini tengah mencari mitra strategis untuk memperkuat likuiditas. Berdasarkan data per 13 Oktober 2025, perusahaan mencatat Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB90) sebesar 99,82%.

 

Pewarta: erman

JEMBER — Direktur Utama Perumda Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, Sofyan Sauri, S.M., M.M, menegaskan bahwa pengelolaan wilayah PDP Kahyangan memiliki perbedaan mendasar dengan Perhutani. Menurutnya, Perhutani merupakan badan usaha milik negara (BUMN), sedangkan PDP Kahyangan adalah badan usaha milik daerah (BUMD) yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember. “Itu perbedaan mendasar yang pertama. Selain itu, sistem pengelolaan sosialnya pun berbeda,” ujar Sofyan saat dikonfirmasi.

 

Sofyan menjelaskan, di wilayah Perhutani terdapat program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang menjadi bagian dari pengelolaan hutan sosial oleh masyarakat. Sementara di PDP Kahyangan, pihaknya memiliki program fasilitasi kebun masyarakat melalui CPCL (Calon Pekebun dan Calon Lahan). “Kalau TORA itu perhutanan sosial yang diberikan kepada masyarakat, sedangkan CPCL merupakan amanah regulasi sebagai dasar legalitas kami dalam pengurusan HGU,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Sofyan menyampaikan bahwa PDP Kahyangan terus berinovasi dalam tata kelola aset dan lahan dengan memanfaatkan teknologi digital. Saat ini, pihaknya sedang mengembangkan peta poligon berbasis GIS dan Google Earth untuk memastikan kejelasan batas-batas lahan, tanaman, hingga titik-titik patok sesuai ketentuan ATR/BPN. “Kami ingin semua data lahan bisa dibuka secara transparan dan real-time,” ungkapnya.

 

Dalam hal hubungan dengan masyarakat sekitar, Sofyan menegaskan bahwa PDP Kahyangan selalu melibatkan warga lokal dalam kegiatan operasional. Mayoritas pekerja di kebun merupakan tenaga kerja padat karya dari masyarakat sekitar. “Kami berkomitmen memberdayakan masyarakat agar mereka bukan hanya bekerja, tetapi juga menjadi bagian dari penjaga kebun,” ujarnya.

 

Sofyan menambahkan, sinergi antara perusahaan dan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan pengelolaan perkebunan di bawah PDP Kahyangan. Dengan pendekatan yang berbasis regulasi, transparansi, dan inovasi teknologi, pihaknya optimistis dapat memperkuat peran BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya di sektor perkebunan Kabupaten Jember.

 

Pewarta: Erman

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Harry Agustriono, ATD., M.T., menyatakan dukungannya terhadap program “Ngantor di Desa” yang saat ini tengah dijalankan. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya nyata untuk mendekatkan diri kepada masyarakat serta memantau langsung pelayanan dan permasalahan yang ada di tingkat desa. “Program ini sangat bagus karena pejabat bisa langsung bertemu dengan masyarakat, menyapa, menampung aspirasi, sekaligus melihat potensi yang ada di desa,” ujarnya saat ditemui awak media.

Program “Ngantor di Desa” dinilai memberikan motivasi bagi aparatur pemerintahan desa agar semakin aktif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kehadiran pejabat di lapangan diharapkan mampu menciptakan dampak positif, baik dari sisi pelayanan publik maupun peningkatan ekonomi lokal.

Selain memperkuat pelayanan publik, kegiatan tersebut juga berdampak pada geliat ekonomi masyarakat desa. Dalam setiap kegiatan seperti “Jalan Kampung”, tampak sejumlah pelaku UMKM ikut berpartisipasi menjajakan produk mereka. “Ada perputaran uang di tingkat desa, dan ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin agar potensi ekonomi desa semakin meningkat.

Dari sisi pengawasan dan inovasi desa, pemerintah desa juga didorong untuk terus berkreasi sesuai potensi lokal masing-masing. Setiap desa diharapkan mampu mengembangkan sektor unggulannya, seperti pertanian, perkebunan, maupun ekonomi kreatif. “Kita ingin potensi seperti kopi, tembakau, dan batik lokal bisa menjadi kekuatan ekonomi desa,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah untuk memperkuat pembangunan desa. Menurutnya, sinergi antara DPMD, dinas koperasi, infrastruktur, hingga pelatihan UMKM menjadi kunci keberhasilan program ini. “Kita tidak bisa berdiri sendiri. Sinergi dan kolaborasi adalah kekuatan utama agar pembangunan desa berjalan berkelanjutan,” pungkasnya.

Pewarta: Erman

 

Jember, antv7 – Prestasi membanggakan kembali lahir dari Kabupaten Jember. Bian Alfarizi, siswa kelas XII jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) 1 SMKN 2 Jember, berhasil meraih Juara II dalam ajang Atswa NeSa 2025 Network and Administration Skill Competition tingkat nasional.

 

ū

Kompetisi bergengsi ini diikuti oleh siswa SMK dari berbagai daerah di Indonesia dan menguji kemampuan peserta dalam bidang Network Simulation, salah satu kompetensi penting di dunia teknologi jaringan dan administrasi sistem. Keberhasilan Bian menjadi bukti bahwa pelajar Jember mampu bersaing dengan siswa dari seluruh tanah air.

 

“Prestasi ini menunjukkan bahwa pelajar Jember memiliki kemampuan bersaing di tingkat nasional, khususnya di bidang teknologi dan jaringan,” ungkap salah satu guru pembimbing SMKN 2 Jember. Ia menambahkan, kompetisi ini menjadi sarana bagi siswa menunjukkan keahlian mereka menghadapi tantangan dunia digital yang terus berkembang.

 

Kepala SMKN 2 Jember juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian Bian. Ia berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus mengukir prestasi. “Kami sangat bangga dengan pencapaian ini. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-temannya untuk berprestasi lebih tinggi lagi,” ujarnya.

 

Dengan keberhasilan ini, SMKN 2 Jember semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu sekolah vokasi unggulan di Jawa Timur. Sekolah terus mendorong siswanya untuk berinovasi dan berprestasi, membuktikan bahwa pendidikan vokasi mampu menghasilkan generasi muda kompeten di kancah nasional.

 

Pewarta: Erman

 

 

JAKARTA, antv7 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertolak menuju Kuala Lumpur, Malaysia, pada Sabtu (25/10/2025) sore untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada 26–28 Oktober 2025. Keberangkatan Presiden dilepas secara resmi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa selain menghadiri KTT ASEAN, Presiden Prabowo juga dijadwalkan mengikuti pertemuan KTT APEC. “Pada sore hari ini Bapak Presiden bertolak ke Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN. Selanjutnya ada agenda untuk KTT APEC, tapi mungkin akan menyesuaikan dengan agenda yang di Malaysia,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya.

 

Sebelum berangkat, Presiden Prabowo melakukan koordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkini di dalam negeri. “Yang pertama tentunya sebagai Kapolri saya melaporkan situasi terkini khususnya dengan situasi keamanan, perkembangan kamtibmas yang terjadi di dalam negeri sebelum Beliau berangkat,” kata Listyo Sigit.

 

Kapolri juga menegaskan bahwa Polri akan terus mengawal serta melaksanakan berbagai kebijakan dan program pemerintah yang menjadi perhatian Presiden. “Kami memastikan seluruh jajaran Polri tetap fokus mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga stabilitas keamanan nasional,” tambahnya.

 

Menutup keterangannya, Kapolri menyebut bahwa seluruh arahan dan catatan dari Presiden akan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti. “Hal-hal yang menjadi catatan dan perhatian tentunya menjadi kegiatan yang terus kita tindak lanjuti,” pungkasnya.

 

( erman)

Wujud Syukur dan Kebersamaan, Desa Arjasa Gelar Pengajian Akbar dan Tradisi Bersih Desa

 

Jember, antv7 – Suasana penuh kebersamaan tampak di Balai Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Sabtu (25/10/2025). Ratusan warga tumpah ruah menghadiri acara Bersih Desa dan Pengajian Akbar sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan berkah dan keselamatan bagi masyarakat setempat.

 

Tradisi tahunan ini menjadi agenda rutin Pemerintah Desa Arjasa yang selalu dinanti warga. Acara dipusatkan di kantor desa dan berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan religius serta gotong royong membersihkan lingkungan. Kepala Desa Arjasa, H. Faisol, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud syukur sekaligus ajang mempererat silaturahmi antarwarga.

 

“Dengan kegiatan bersih desa dan pengajian akbar ini, kami berharap masyarakat Arjasa semakin maju, sejahtera, dan senantiasa diberikan keselamatan serta keberkahan,” tutur H. Faisol dalam sambutannya. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga tradisi leluhur sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan sosial.

 

Kegiatan tahun ini melibatkan tiga dusun di wilayah Desa Arjasa. Seluruh warga menunjukkan antusiasme tinggi dengan bergotong royong serta mengikuti rangkaian acara hingga malam hari. Tradisi bersih desa dianggap bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga sarana memperkuat spiritualitas dan persatuan masyarakat.

 

Sebagai puncak acara, hadir mubaligh KH. Abdurrahman, pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Hidayah Situbondo, yang memberikan tausiah menyejukkan. Dalam ceramahnya, beliau mengajak masyarakat untuk selalu bersyukur dan menjaga kekompakan. Doa bersama pun dipanjatkan agar Desa Arjasa senantiasa dijauhkan dari musibah dan dilimpahkan keberkahan rezeki.

 

Pewarta: RNy

 

antv7, Jember – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jember Polda Jatim terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan humanis.

Melalui program unggulan bertajuk “Polantas Menyapa”, jajaran Satlantas Polres Jember kini aktif turun langsung ke pusat-pusat layanan masyarakat untuk memberikan edukasi serta memastikan pelayanan kepolisian berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

Program yang difokuskan di area SATPAS (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM) dan Samsat Jember ini menjadi sarana efektif bagi personel kepolisian untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama para pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) serta wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam kegiatan tersebut, petugas tidak sekadar memberikan layanan administratif, tetapi juga melakukan pendampingan dan sosialisasi menyeluruh mengenai tata cara, ketentuan, dan biaya resmi dalam proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident Ranmor).

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Jember, AKP Bernadus Bagas Simarmata menegaskan bahwa Polantas Menyapa merupakan bentuk nyata reformasi pelayanan publik di tubuh Polri.

“Program ini adalah manifestasi komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar AKP Bagas, Kamis (23/10/2025).

Ia menambahkan, Satlantas Polres Jember Polda Jatim secara konsisten memastikan seluruh petugas di lapangan memahami nilai dasar pelayanan prima yang humanis.

Edukasi yang diberikan mencakup informasi biaya resmi penerbitan SIM, mekanisme SOP pelayanan, serta tata cara penanganan kendala administrasi agar masyarakat tidak terjebak pada praktik calo.

AKP Bagas menegaskan, layanan Satlantas Polres Jember di Satpas maupun Samsat harus dipastikan zero pungli.

Menurut AKP Bagas, setiap petugas wajib bersikap responsif serta siap memberikan solusi cepat terhadap kendala administratif.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapat informasi yang benar, mudah diakses, dan bebas dari pungutan liar,”tegas AKP Bagas.

Selain meningkatkan mutu pelayanan, lanjut AKP Bagas, program Polantas Menyapa juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan emosional antara kepolisian dan masyarakat.

Melalui komunikasi yang terbuka dan pendekatan yang empatik, Polantas berupaya menumbuhkan kembali rasa percaya publik terhadap institusi kepolisian.

“Kami ingin masyarakat melihat bahwa Polri bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga mitra pelayanan yang hadir dengan hati,” pungkas AKP Bagas.

Dengan implementasi berkelanjutan program “Polantas Menyapa”, Satlantas Polres Jember Polda Jatim berharap dapat menciptakan ekosistem pelayanan lalu lintas yang modern, berintegritas, dan berpihak pada kebutuhan publik.

Hal itu sejalan dengan semangat Transformasi Polri Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pewarta( RNY )

antv7 – Bupati Jember, Gus Fawaid, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember. Dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau langsung kondisi pasien di RSD dr. Subandi, ia mengungkapkan bahwa rumah sakit rujukan tersebut masih menjadi tumpuan masyarakat, tidak hanya dari Jember, tetapi juga dari kabupaten sekitar seperti Situbondo dan Banyuwangi. Hal ini menunjukkan besarnya peran RSD dr. Subandi sebagai rumah sakit rujukan bagi tujuh kabupaten/kota di wilayah tapal kuda.

 

Gus Fawaid menyampaikan bahwa salah satu langkah prioritas ke depan adalah menambah jumlah alat cuci darah (hemodialisa) di RSD dr. Subandi. Menurutnya, jumlah alat yang tersedia saat ini belum memenuhi kebutuhan ideal masyarakat. “Tahun depan kami akan menambah alat untuk cuci darah, termasuk mempertimbangkan pembangunan gedung tambahan agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” ujarnya.

 

Selain peningkatan fasilitas kesehatan, Bupati Jember juga menyoroti persoalan tanggungan hutang pemerintah daerah kepada sejumlah rumah sakit yang mencapai sekitar Rp214 miliar. Ia menjelaskan, meski hutang tersebut bukan berasal dari masa kepemimpinannya, namun sebagai bupati saat ini, dirinya tetap bertanggung jawab mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. “Kami sedang berdiskusi dengan Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit untuk mencari skema pembayaran yang realistis dan bertahap,” jelasnya.

 

Gus Fawaid juga menegaskan kepada jajarannya agar lebih berhati-hati dalam membuat program di sektor kesehatan. Ia meminta agar setiap program disusun dengan perencanaan matang dan tidak meninggalkan beban hutang bagi pemerintahan di periode berikutnya. “Kami ingin memastikan tidak ada lagi program yang menyisakan hutang di masa depan. Semua harus dikelola secara transparan dan sesuai rekomendasi BPK,” tegasnya.

 

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Jember di bawah kepemimpinan Gus Fawaid berharap dapat memperkuat sistem layanan kesehatan daerah, sekaligus menuntaskan tanggungan keuangan masa lalu secara bertahap. “Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, baik warga Jember maupun daerah sekitarnya,” pungkasnya.

 

( syahroni)