Blog

JEMBER – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jember terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui program “Polantas Menyapa” yang digelar di Kantor Samsat Bersama Jember Timur, Kecamatan Patrang. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, profesional, dan humanis kepada masyarakat.

 

Dalam kegiatan itu, sejumlah personel Satlantas diterjunkan langsung untuk mendampingi masyarakat yang tengah mengurus administrasi kendaraan bermotor. Petugas tampak aktif memberikan arahan terkait prosedur pelayanan sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan resmi tanpa adanya pungutan liar maupun praktik percaloan.

 

Kasat Lantas Polres Jember, AKP Bernadus Bagas Simarmata menegaskan, program “Polantas Menyapa” merupakan implementasi nyata semangat Transformasi Polri Presisi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

 

“Program ini menjadi bukti nyata komitmen kami untuk menghadirkan layanan publik yang akuntabel, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya saat ditemui di sela kegiatan.

 

Menurutnya, seluruh personel yang bertugas diwajibkan memberikan sosialisasi secara detail mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk penjelasan terkait biaya resmi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memahami alur pelayanan dan tidak mudah terpengaruh praktik percaloan.

 

AKP Bagas menambahkan, baik pelayanan di Satpas SIM maupun Samsat harus berjalan dengan prinsip “zero pungli” demi menciptakan sistem pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.

 

“Kami ingin mengubah persepsi masyarakat, bahwa Polri hadir bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pelayanan yang bekerja dengan hati, profesional, dan humanis,” tegasnya.

 

Melalui pendekatan yang lebih personal dan empatik, Satlantas Polres Jember berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin meningkat. Program “Polantas Menyapa” juga diharapkan menjadi tonggak terciptanya ekosistem pelayanan lalu lintas yang modern, transparan, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kendaraan bermotor.

(red)

JEMBER – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jember terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program “Polantas Menyapa” yang digelar di Kantor Samsat Bersama Kaliwates, Jember, Selasa (12/5/2026).

 

Program ini menjadi langkah konkret kepolisian dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, serta mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Fokus utama kegiatan tersebut ialah memberantas praktik percaloan dan menutup celah pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan administrasi kendaraan bermotor.

 

Dari pantauan di lokasi, sejumlah personel Satlantas tampak aktif berinteraksi langsung dengan masyarakat. Petugas memberikan pendampingan kepada para wajib pajak, sekaligus memastikan seluruh tahapan pelayanan berjalan sesuai prosedur resmi tanpa adanya biaya tambahan di luar ketentuan.

 

Kasat Lantas Polres Jember, AKP Bernadus Bagas Simarmata mengatakan bahwa program “Polantas Menyapa” merupakan implementasi nyata semangat Transformasi Polri Presisi di wilayah Kabupaten Jember.

 

“Program ini menjadi bukti nyata komitmen kami untuk menghadirkan layanan publik yang akuntabel, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar AKP Bagas di sela kegiatan.

 

Ia menambahkan, seluruh personel juga diwajibkan memberikan sosialisasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kepada masyarakat, termasuk penjelasan rinci mengenai struktur biaya resmi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

 

Menurutnya, seluruh layanan baik di Samsat maupun Satpas SIM harus berjalan dengan prinsip “zero pungli” guna menciptakan pelayanan yang bersih dan profesional.

 

“Kami ingin mengubah persepsi masyarakat, bahwa Polri hadir bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pelayanan yang bekerja dengan hati dan profesionalitas,” tegasnya.

 

Melalui pendekatan yang lebih personal dan humanis tersebut, Satlantas Polres Jember berharap tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat. Program “Polantas Menyapa” juga diharapkan menjadi tonggak terciptanya ekosistem pelayanan lalu lintas yang modern, berintegritas, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

( erman)

 

BANYUWANGI — Agenda hearing (dengar pendapat) terkait sengketa lahan perkebunan di Banyuwangi berubah ricuh setelah sejumlah pihak yang diundang, termasuk perwakilan direksi perusahaan dan instansi teknis, tidak hadir dalam forum resmi tersebut.

 

Ketidakhadiran itu memicu kekecewaan warga yang telah datang sejak pagi. Suasana ruang rapat memanas, diwarnai interupsi, protes keras, hingga aksi menggebrak meja. Sejumlah peserta hearing menilai forum tersebut kehilangan efektivitas karena tidak menghadirkan pihak kunci dalam penyelesaian konflik.

 

Dalam forum yang semestinya menjadi ruang dialog itu, warga secara terbuka mempertanyakan fungsi dan wibawa DPR sebagai lembaga representasi publik. Mereka menilai undangan yang tidak diindahkan berulang kali mencerminkan lemahnya posisi tawar DPR di hadapan pihak yang bersengketa.

 

“Kalau pihak yang dipanggil tidak pernah hadir dan tidak ada tindak lanjut, lalu apa fungsi hearing ini?” ujar salah satu perwakilan warga dalam forum.

 

Ketegangan semakin meningkat ketika sebagian warga melontarkan kritik terhadap kinerja DPR yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria yang telah berlarut. Isu lama seperti dugaan praktik politik transaksional juga kembali disinggung dalam suasana emosional tersebut.

 

Sengketa lahan di wilayah Kalibendo disebut sebagai salah satu pemicu utama memanasnya situasi. Warga menilai proses penyelesaian berjalan stagnan dan belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat terdampak.

 

Sejumlah peserta hearing mendesak DPR untuk mengambil langkah lebih tegas, termasuk memastikan kehadiran pihak terkait dalam agenda lanjutan serta melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Mereka juga menilai pendekatan yang terlalu administratif tanpa eksekusi konkret berpotensi memperpanjang konflik.

 

Pimpinan hearing berupaya meredam situasi dan meminta forum tetap berjalan kondusif. Namun, warga memberikan peringatan bahwa ketidaktegasan dalam menindaklanjuti persoalan ini dapat memicu aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.

 

Peristiwa ini kembali menyoroti tantangan lembaga legislatif daerah dalam menjaga otoritas, efektivitas pengawasan, serta kepercayaan publik—terutama dalam menangani konflik yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat.

(Laili black)

BANYUWANGI — Aktivis asal Banyuwangi, M. Yunus Wahyudi, membantah berbagai tuduhan yang beredar di media sosial terkait aktivitas advokasi yang dilakukannya. Ia menilai narasi yang menyebut gerakan yang dipimpinnya tidak berdasar sebagai informasi yang keliru dan tidak mencerminkan kondisi di lapangan.

 

Dalam keterangannya, Yunus menyoroti sejumlah pemberitaan dari pihak luar, termasuk yang dikaitkan dengan media bernama Swanews. Ia menolak anggapan bahwa aksi yang dilakukan bersama rekan-rekannya hanya sebatas wacana tanpa langkah konkret.

 

“Apa yang dituduhkan kepada kami di media sosial itu tidak benar. Narasi yang menyebut perjuangan kami hanya ‘omon-omon’ tidak sesuai dengan realita di lapangan,” ujar Yunus.

 

Menurut Yunus, berbagai pernyataan dan orasi yang disampaikan oleh kelompoknya selama ini didasarkan pada data dan temuan langsung. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap para aktivis dan jurnalis yang dinilainya konsisten menyuarakan isu-isu publik berdasarkan fakta.

 

Ia menilai, munculnya narasi negatif di ruang digital tidak lepas dari upaya pihak tertentu untuk memengaruhi opini publik. “Ada upaya menggiring opini yang justru mengaburkan substansi persoalan yang sedang kami perjuangkan,” katanya.

 

Yunus mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa upaya advokasi yang dilakukan akan terus berjalan dengan mengedepankan data dan fakta lapangan.

 

“Kami akan tetap berjalan secara terukur dan berbasis temuan nyata demi kepentingan masyarakat Banyuwangi,” ujarnya.

( laili black)

JEMBER – Dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan mencuat di Kabupaten Jember. Seorang warga bernama Mat Tinggal melaporkan kasus tersebut ke SPKT Polres Jember setelah mendapati tanda tangannya diduga dicatut tanpa izin dalam dokumen resmi terkait pemberangkatan istrinya sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi.

 

Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Masyarakat tertanggal 28 April 2026, pelapor yang merupakan warga Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, mengaku tidak pernah menandatangani surat keterangan yang mencantumkan persetujuan dirinya.

 

Peristiwa tersebut diketahui terjadi sekitar Februari 2026. Dalam laporannya, Mat Tinggal menyebut adanya surat keterangan dari Kepala Desa Mulyorejo dengan nomor 474.4/117/Pem/VI/2026 tertanggal 15 Februari 2026. Dalam dokumen itu tercantum tanda tangan atas nama dirinya sebagai pihak yang memberikan izin, padahal ia menegaskan tidak pernah merasa menandatangani dokumen tersebut.

 

“Pelapor kaget karena ada tanda tangan atas namanya yang digunakan sebagai syarat administrasi pemberangkatan istrinya ke luar negeri,” demikian isi laporan singkat yang tercantum dalam dokumen kepolisian.

 

Lebih lanjut, setelah dikonfirmasi kepada istrinya yang saat ini bekerja di Arab Saudi, diketahui bahwa dokumen tersebut diduga diperoleh sebelum keberangkatan oleh pihak tertentu. Kini, kondisi sang istri dilaporkan sedang sakit dan berkeinginan untuk pulang ke Indonesia, namun terkendala administrasi dari perusahaan penyalur tenaga kerja.

 

Akibat kejadian ini, pelapor mengaku mengalami kerugian secara immateriil, termasuk tekanan psikologis dan kesulitan dalam mengurus kepulangan istrinya.

 

Kasus ini kini dalam penanganan Polres Jember. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap dugaan pemalsuan tanda tangan serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan dokumen tersebut.

 

Kasus ini juga menambah sorotan terhadap pengawasan administrasi dalam proses pemberangkatan pekerja migran, khususnya terkait keabsahan dokumen dan perlindungan hak keluarga yang ditinggalkan.

( red)

Surabaya, 27 April 2026 — Sengketa pertanahan yang melibatkan ahli waris Mulyo Utomo dan Sunarya (Sunarja) asal Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, memasuki babak baru. Kuasa hukum bersama para ahli waris resmi mengadukan dugaan kekeliruan objek tanah serta indikasi pemalsuan dokumen ke Polda Jawa Timur.

 

Pengaduan tersebut masih bersifat awal, menyusul masih adanya sejumlah dokumen administratif yang tengah dilengkapi oleh pihak pelapor. Meski demikian, langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa perkara akan dibawa ke ranah hukum secara lebih serius.

 

Rombongan diterima oleh petugas piket Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Dalam pemaparannya, kuasa hukum menguraikan kronologi perkara disertai dokumen awal yang mengarah pada dugaan adanya kesalahan objek dalam transaksi atau administrasi pertanahan, serta potensi pemalsuan dokumen terkait status ahli waris.

 

Kuasa hukum ahli waris, Winarsih atau yang akrab disapa Bunda Bali, menegaskan bahwa pihaknya sejatinya telah siap membuat laporan resmi. Namun, demi memperkuat dasar hukum, pelaporan ditunda sementara hingga seluruh bukti dinilai lengkap.

 

“Kami memilih langkah pengaduan terlebih dahulu sambil melengkapi data. Dari komunikasi dengan penyidik, ada gambaran awal yang cukup memberikan keyakinan bahwa perkara ini bisa ditindaklanjuti,” ujarnya di Mapolda Jatim.

 

Ia juga menyampaikan optimisme bahwa kasus ini akan menemukan titik terang, terutama terkait dugaan salah objek tanah yang dinilai merugikan hak para ahli waris, serta indikasi pemalsuan dokumen yang berpotensi mengandung konsekuensi pidana.

 

Dalam waktu dekat, pihak kuasa hukum berencana kembali ke Mapolda Jatim untuk meningkatkan status pengaduan menjadi laporan resmi. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas perkara ini secara objektif dan transparan.

 

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait materi pengaduan tersebut. Namun, perhatian publik terhadap kasus ini terus meningkat, mengingat potensi implikasi hukum yang luas dalam sengketa pertanahan di wilayah Banyuwangi.

( red)

Jember – Kegiatan servis gratis sepeda motor oleh pihak Yamaha di Balai Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, yang digelar pada Sabtu (25/4/2026), berubah menjadi polemik. Agenda yang semula bertujuan membantu masyarakat dan mendukung geliat UMKM lokal itu justru diwarnai protes panitia cek sound (sound horeg) serta munculnya dugaan pungutan liar oleh oknum perangkat desa.

 

Acara tersebut merupakan kolaborasi antara PT Aulan Jaya Audio dan Remaja Masjid Baitul Gufron Desa Pancakarya. Selain menghadirkan hiburan melalui cek sound, kegiatan ini juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi warga dengan menghadirkan bazar UMKM.

 

Namun di tengah persiapan, muncul persoalan ketika diduga ada perangkat desa yang memungut biaya sebesar Rp500 ribu tanpa sepengetahuan panitia maupun Penjabat (PJ) Kepala Desa Pancakarya. Kondisi ini memicu kegaduhan dan kekecewaan dari pihak penyelenggara.

 

Ketua Remaja Masjid Baitul Gufron, Imron, menyampaikan keberatannya atas dugaan pungutan tersebut. Ia menilai praktik seperti ini mencederai semangat transparansi dan gotong royong dalam kegiatan masyarakat.

 

“Kalau memang ada kontribusi, harusnya jelas dan terbuka. Apalagi jika PJ kepala desa tidak mengetahui, ini patut dipertanyakan. Kami mendorong adanya audit internal agar alur keuangan desa transparan,” ujarnya.

 

Menurut Imron, kegiatan cek sound dan bazar UMKM sebenarnya memberikan dampak positif bagi warga. Kehadiran pengunjung dalam jumlah besar mampu meningkatkan omzet pedagang kecil, mulai dari makanan, minuman, hingga produk kerajinan lokal.

 

Di sisi lain, PJ Kepala Desa Pancakarya, Murka’i, menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan izin resmi terhadap kegiatan servis gratis Yamaha. Ia menjelaskan bahwa izin diberikan setelah menerima permohonan tertulis serta koordinasi langsung dengan pihak Yamaha.

 

“Saya menerima surat permohonan pada Kamis, lalu Jumat mereka datang berkoordinasi. Karena kegiatan ini untuk masyarakat, saya izinkan, tapi hanya sampai waktu duhur karena malamnya sudah ada agenda lain di balai desa,” jelasnya.

 

Terkait isu adanya uang kompensasi sebesar Rp500 ribu, Murka’i mengakui telah mendengar informasi tersebut, namun menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat langsung.

 

“Silakan ditelusuri ke pihak Yamaha. Siapa yang menerima dan menandatangani kwitansi, pasti ada datanya,” tegasnya.

 

Sementara itu, pihak Yamaha yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya pemberian dana kompensasi kepada pemerintah desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kwitansi penerimaan ditandatangani oleh Mukhlis selaku Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Pancakarya.

 

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai peruntukan dana tersebut. Polemik ini pun masih bergulir, dengan desakan dari panitia dan masyarakat agar pemerintah desa segera memberikan klarifikasi terbuka serta memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

( laili black)

Banyuwangi – Sengketa kepemilikan tanah kembali terjadi di Dusun Sumber Beringin, RT 001/RW 009, Desa Kalibaru Manis, Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan ini diduga dipicu oleh adanya ketidaksesuaian objek dalam proses jual beli tanah antara pihak penjual dan pembeli.

 

Kuasa hukum ahli waris almarhum Mulyo Utomo dari Trust Legal Law Firm, Winarsih atau yang dikenal sebagai Bunda Bali, bersama Biis, SH, menyampaikan bahwa terdapat indikasi kuat kesalahan objek dalam transaksi tersebut. Menurutnya, tanah yang diperjualbelikan oleh Sukarja kepada Muhammad Romli tidak sesuai dengan lokasi tanah yang saat ini dikuasai.

 

“Objek yang tercantum dalam transaksi berada pada Petok 990 Persil 230 are. Namun, tanah yang kini dikuasai justru berada di Petok 989 atau Persil 225. Perbedaan ini menunjukkan adanya dugaan kekeliruan objek,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

 

Ia menegaskan bahwa tanah yang saat ini disengketakan merupakan milik Mulyo Utomo dan belum pernah diperjualbelikan kepada pihak mana pun.

 

Selain itu, pihak kuasa hukum juga menyoroti peran pemerintah desa setempat yang dinilai belum optimal dalam membantu penyelesaian masalah. Mereka mengaku telah dua kali mengajukan permohonan resmi sejak 1 Januari untuk membuka buku krawangan atau letter C sebagai dasar verifikasi data tanah, namun belum mendapat respons yang jelas.

 

“Jika sejak awal data desa dibuka dan kedua pihak dipertemukan, persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat dan transparan,” kata Winarsih.

 

Pada hari yang sama, telah dilakukan pengecekan lapangan dengan melibatkan aparat kepolisian, pihak kecamatan, pemerintah desa, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pihak terkait lainnya. Namun, menurut kuasa hukum, pemeriksaan tersebut belum menyentuh keseluruhan aspek penting.

 

“Pengecekan hanya difokuskan pada satu titik tanah yang disengketakan, tanpa membandingkan dengan objek awal dalam dokumen transaksi. Verifikasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh, termasuk mencocokkan data di kantor desa,” tambahnya.

 

Sebagai tindak lanjut, pihak kuasa hukum berencana melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur serta mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada instansi terkait.

 

Mereka berharap penanganan perkara ini dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya ahli waris yang merasa dirugikan.

( erman)

Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyampaikan apresiasi atas peningkatan kualitas layanan di RSD dr. Soebandi. Ia menilai rumah sakit milik Pemkab Jember tersebut kini menunjukkan kemajuan signifikan dan kembali menjadi fasilitas kesehatan unggulan di wilayah Tapal Kuda.

 

Pernyataan itu disampaikan dalam agenda rutin Pro Gus’e Update, Kamis (23/4/2026), di hadapan jajaran pejabat Pemkab Jember, pimpinan rumah sakit daerah, serta insan media.

 

Gus Fawait mengungkapkan pengalamannya selama bertahun-tahun menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Surabaya saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Namun, menurutnya, pengalaman terbaru saat dirawat di RSD dr. Soebandi memberikan kesan yang berbeda.

 

“Pelayanan, SDM, dan fasilitas di sini sudah sangat baik. Bahkan tidak kalah dengan rumah sakit besar di Surabaya. Ini tanda bahwa RSD dr. Soebandi sudah kembali ke jalur yang tepat sebagai rumah sakit unggulan,” ujarnya.

 

Ia menegaskan, RSD dr. Soebandi kini layak menjadi rumah sakit rujukan utama, tidak hanya untuk masyarakat Jember, tetapi juga kawasan Tapal Kuda yang mencakup beberapa kabupaten di sekitarnya.

 

Selain itu, Bupati juga menyoroti perkembangan positif dua rumah sakit daerah lainnya, yakni Rumah Sakit Balung dan Rumah Sakit Kalisat. Berdasarkan laporan yang diterima, kedua fasilitas tersebut mengalami peningkatan kinerja dan kondisi manajemen yang semakin sehat.

 

“Ke depan, tiga rumah sakit daerah ini diharapkan menjadi satu ekosistem layanan kesehatan yang kuat. Dampaknya tidak hanya pada pelayanan masyarakat, tetapi juga pada kesejahteraan tenaga medis,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa RSD dr. Soebandi saat ini berstatus sebagai rumah sakit tipe B pendidikan dan ditargetkan naik menjadi tipe A pada 2029. Dengan dukungan sekitar 160 dokter, termasuk puluhan dokter spesialis dan subspesialis, rumah sakit ini dinilai memiliki modal kuat untuk mencapai target tersebut.

 

Prestasi lainnya, RSD dr. Soebandi juga ditunjuk sebagai penyelenggara program Hospital Based Education oleh Kementerian Kesehatan. Penunjukan ini menempatkan rumah sakit tersebut sebagai salah satu dari sedikit rumah sakit di Indonesia yang dipercaya menjalankan program pendidikan berbasis layanan.

 

Di Jawa Timur, RSD dr. Soebandi menjadi salah satu dari dua rumah sakit yang terpilih bersama RSUD Dr. Soetomo. Secara nasional, hanya 13 rumah sakit yang lolos seleksi dari ratusan kandidat.

 

“Ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jember. Artinya, kita telah diakui dari sisi kualitas SDM dan teknologi layanan kesehatan,” tegasnya.

 

Dengan adanya program tersebut, masyarakat Jember kini memiliki peluang lebih luas untuk menempuh pendidikan dokter spesialis, baik melalui perguruan tinggi seperti Universitas Jember maupun langsung melalui rumah sakit daerah.

 

Bupati berharap, capaian ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan guna menghadirkan layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing tinggi di Kabupaten Jember.

( erman)

Jember – Kesabaran warga Jember Selatan tampaknya sudah habis masa berlakunya. Setelah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan kontroversi operasional PT Imasco, kini suara warga tak lagi berupa keluhan lirih—melainkan ledakan terbuka yang siap mengguncang. Dalam satu komando bertajuk Jember Selatan Bersatu (JSB), perlawanan rakyat berubah menjadi ultimatum keras: tutup PT Imasco, atau bersiap menghadapi gelombang aksi tanpa kompromi.

 

Tak ada lagi ruang abu-abu. Fakta di lapangan yang disaksikan langsung pada 17 April 2026 oleh Ketua MAKI Jawa Timur dan elemen Laskar Jahanam Jember mempertegas satu hal: apa yang selama ini dikeluhkan warga bukan isapan jempol. Dugaan dampak lingkungan, gangguan sosial, hingga janji perusahaan yang tak kunjung terealisasi menjadi bahan bakar kemarahan yang kini tak bisa lagi dipadamkan dengan narasi normatif.

 

Sehari setelahnya, 18 April 2026, 12 desa menyatukan barisan. Bukan sekadar forum warga, melainkan konsolidasi kekuatan rakyat yang siap bergerak terstruktur, terukur, dan—yang paling penting—tak lagi bisa diabaikan. Nama Jember Selatan Bersatu kini bukan simbol, tapi sinyal bahaya bagi pihak-pihak yang selama ini memilih diam.

 

Puncaknya akan terjadi pada Minggu, 26 April 2026 di Lapangan Desa Kasiyan Timur (Lapangan Kapuran). Ribuan warga dipastikan hadir. Namun ini bukan sekadar acara kumpul-kumpul atau seremoni kosong. Ini adalah panggung perlawanan. Deklarasi terbuka bahwa rakyat tidak lagi percaya pada janji, dan tidak lagi takut pada tekanan.

 

Aksi Demo Akbar kini bukan lagi kemungkinan—melainkan keniscayaan. Seluruh perangkat aksi tengah disiapkan secara sistematis. Dari struktur organisasi hingga satuan tugas, semua dirancang untuk satu tujuan: menekan sampai PT Imasco benar-benar berhenti beroperasi.

 

MAKI Jawa Timur dan Laskar Jahanam Jember bahkan sudah mengambil langkah lebih jauh. Jalur nasional mulai digedor. Komunikasi dengan Komisi XII DPR RI hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dibuka. Tujuannya jelas—membawa persoalan ini keluar dari “peti senyap” daerah ke meja nasional, agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi di Jember Selatan.

 

Tak berhenti di situ, tekanan juga diarahkan ke pusat kekuasaan. Surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto tengah disiapkan. Pesannya sederhana tapi keras: negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi jika rakyatnya sendiri merasa dirugikan.

 

Dorongan audit dan evaluasi perizinan PT Imasco juga menguat. Komnas HAM RI hingga kementerian terkait mulai dilibatkan. Pertanyaannya kini bukan lagi “ada masalah atau tidak,” melainkan seberapa besar masalah yang selama ini ditutup-tutupi.

 

Di tengah memuncaknya situasi, satu hal menjadi terang: kepercayaan publik terhadap PT Imasco nyaris runtuh total. Janji perusahaan kini terdengar seperti rekaman lama—diputar berulang, tapi tak pernah nyata dirasakan.

 

Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan tanpa tedeng aling-aling:

 

“Ini bukan lagi aspirasi. Ini peringatan terakhir. Kalau keadilan terus diabaikan, maka perlawanan akan jadi jawaban. Dan kami tidak akan mundur selangkah pun.”

 

Jember Selatan kini bukan lagi wilayah yang diam. Ia telah berubah menjadi simbol perlawanan—tempat di mana rakyat berhenti berharap dan mulai bergerak.

 

( erman)