Kategori: Uncategorized

Jember – Sengketa lahan seluas 48.700 meter persegi atau sekitar 4,8 hektar di Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, kembali menjadi sorotan setelah pihak pembeli tidak memenuhi undangan musyawarah yang dijadwalkan pada Senin . Pertemuan yang digelar di Balai Desa Sebanen itu dihadiri oleh Kepala Desa beserta staf, perwakilan RT, dan tim kuasa hukum dari Legal Law Firm (Winarsih LBH) yang dikenal dengan sapaan Bunda Bali.

 

Dalam keterangan resminya, Bunda Bali menyampaikan bahwa undangan tersebut dibuat atas permintaan pihak pembeli, yakni Agus sebagai perwakilan dari Tamsi, namun keduanya tidak hadir tanpa keterangan. “Kami datang bersama pihak desa dan RT. Sudah menunggu setengah jam, tapi pihak pembeli tidak datang, sehingga rapat kami tutup,” ujarnya.

 

Pihak Legal Law Firm menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan tiga kali somasi melalui perwakilan RT setempat, Pak Saleh, sebagai bentuk itikad baik. Bahkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polres Jember telah diinformasikan terkait langkah penyelesaian tersebut. “Kami sudah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah, bahkan siap mengembalikan dana pembelian tanah sesuai kesepakatan awal,” tambah Bunda Bali.

 

Namun, karena tidak ada respons dari pihak Tamsi maupun Agus, kuasa hukum menilai upaya damai tidak diindahkan. “Jika pihak pembeli kembali mangkir, maka status penguasaan lahan akan sepenuhnya kembali kepada ahli waris yang sah, yakni Pak Mistu, pewaris dari almarhum Gedang Zaitun,” tegasnya.

 

Bunda Bali menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang dialog selama masih ada niat baik. Namun jika pembeli memilih jalur hukum, maka komitmen pengembalian dana akan dicabut. “Kalau mereka menggugat, silakan. Tapi otomatis, itikad baik kami untuk mengembalikan uang tersebut kami hentikan,” pungkasnya.

 

 

( erman)

JEMBER – Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) wilayah Jember menggelar acara syukuran dan peresmian kantor baru yang berlokasi di Jalan MH. Thamrin No. 18, Dusun Ajung Kulon, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Senin (10/11/2025). Acara yang berlangsung sederhana namun penuh makna ini menjadi momentum penting bagi para jurnalis untuk memperkuat semangat kebersamaan dan profesionalisme di bidang jurnalistik.

 

Kegiatan peresmian diawali dengan doa bersama dan pemotongan nasi tumpeng sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Ketua KJJT wilayah Jember, Yunus Safari, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dan pihak yang telah berkontribusi dalam proses renovasi kantor tersebut. Ia berharap keberadaan kantor baru ini dapat menjadi pusat koordinasi, komunikasi, dan pengembangan organisasi yang lebih solid ke depan.

 

“Kantor ini bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi menjadi simbol komitmen KJJT dalam meningkatkan profesionalisme jurnalis di Jember. Semoga dengan fasilitas ini, kerja-kerja jurnalistik semakin maksimal dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Yunus Safari di sela kegiatan.

 

Pemotongan nasi tumpeng dilakukan oleh Pengawas KJJT Jember, Sohib atau Den Gus, yang kemudian menyerahkan potongan pertama kepada Ketua KJJT Jember sebagai bentuk simbolis kebersamaan dan rasa syukur. Acara berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan dihadiri oleh seluruh anggota KJJT wilayah Jember yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

 

Peresmian kantor baru ini diharapkan menjadi tonggak semangat baru bagi para jurnalis di Kabupaten Jember untuk terus berkarya, mengedukasi, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang, inspiratif, dan berintegritas. KJJT Jember berkomitmen untuk menjadikan kantor baru ini sebagai pusat kegiatan jurnalistik yang terbuka dan kolaboratif bagi seluruh anggota.

( red)

JEMBER,Sebuah penggerebekan arena sabung ayam di wilayah Ambulu, Kabupaten Jember, pada Minggu (9/11/2025) siang, berakhir dengan pembakaran lokasi oleh aparat gabungan. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Ambulu, AKP Solikhan Arief, S.H., M.H., bersama Kanit Reskrim Ambulu, anggota Koramil melalui Babinsa Parmono, serta tim Resmob Selatan yang dibantu Bripda Rafael.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aparat kepolisian bersama unsur TNI melakukan penggerebekan setelah menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas sabung ayam yang kerap meresahkan warga sekitar. Namun, saat petugas tiba di lokasi, sebagian besar pelaku telah melarikan diri. Diduga, terjadi kebocoran informasi sebelum operasi dilakukan sehingga para pemain sempat mengamankan diri.

 

Meski demikian, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa kandang ayam, gelang taruhan, dan perlengkapan arena. Untuk mengantisipasi agar lokasi tidak kembali digunakan, pihak TNI dan Polri sepakat membakar arena sabung ayam tersebut di tempat kejadian.

 

Kapolsek Ambulu, AKP Solikhan Arief, S.H., M.H., membenarkan adanya tindakan tegas tersebut. “Kami bersama unsur TNI melakukan pembakaran agar tidak ada lagi aktivitas serupa di wilayah Ambulu. Kami juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak yang membocorkan informasi operasi ini,” ujarnya kepada awak media

 

Pihak kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk perjudian di wilayah hukum Ambulu dan sekitarnya. Masyarakat diimbau untuk melapor apabila mengetahui adanya aktivitas serupa agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif tanpa adanya kebocoran informasi di lapangan.

( red)

JEMBER – Menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab), DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Setia di Garis Rakyat” di Edelweiss Hall, Hotel Cempaka Jember, Minggu (9/11/2025). Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari politisi, akademisi, aktivis, perempuan, hingga kalangan petani.

 

Sekretaris DPC PDIP Jember, Widarto SS, menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bentuk tradisi baru bagi partai politik agar tidak berjarak dengan masyarakat. Menurutnya, PDIP ingin memastikan bahwa setiap kebijakan partai berpijak pada kebutuhan dan aspirasi rakyat.

 

“Hari ini kita membuat tradisi baru bahwa partai politik tidak boleh berjarak dengan masyarakat,” ujar Widarto. Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan instruksi langsung dari DPP PDIP agar seluruh jajaran daerah melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan arah politik dan program kerja lima tahun ke depan.

 

Widarto menuturkan, melalui FGD ini, partai berupaya menyusun sinergi antara sikap politik, program kerja, dan tata kelola organisasi dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Jember. “Harapan kami akan ada keselarasan antara sikap politik partai dan realitas sosial yang dihadapi rakyat,” imbuhnya.

 

Beragam masukan mengemuka dalam forum tersebut, mulai dari isu pendidikan, penanggulangan stunting, akses terhadap keadilan hukum, perlindungan perempuan dan anak, hingga penanganan kemiskinan. Namun, isu pertanian dan penguatan UMKM menjadi topik yang paling banyak dibahas.

 

“Pertanian dan UMKM merupakan dua sektor penopang utama perekonomian Kabupaten Jember. Karena itu, banyak peserta menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada kedua sektor ini,” jelas Widarto.

 

Ia juga mengapresiasi sejumlah program pemerintah yang dinilai mampu menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah, seperti bantuan pangan, beasiswa pendidikan, dan program Universal Health Coverage (UHC). Meski demikian, Widarto mendorong agar pemerintah lebih progresif dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

 

“Pemerintah harus memberikan insentif bagi pemilik lahan pertanian berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan undang-undang. Selain itu, pemerintah perlu konsisten menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah serta memastikan penyerapan hasil panen petani,” pungkasnya.

 

Pewarta: Erman

JEMBER,antv7.com – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jember Polda Jatim terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan humanis. Melalui program unggulan bertajuk “Polantas Menyapa”, jajaran Satlantas kini aktif turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi serta memastikan pelayanan kepolisian berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

 

Program yang digagas di bawah kepemimpinan AKP Bernadus Bagas Simarmata ini dilaksanakan di berbagai pusat layanan masyarakat, termasuk di Kantor Samsat bersama RSUD dr. Soebandi Patrang Jember. Dalam kegiatan tersebut, petugas hadir tidak hanya untuk memberikan layanan administratif, tetapi juga melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait tata cara, ketentuan, dan biaya resmi dalam proses administrasi lalu lintas.

 

Fokus utama program ini berada di area SATPAS (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM) dan Samsat Jember, yang menjadi tempat interaksi langsung antara personel kepolisian dan masyarakat, khususnya para pemohon SIM serta wajib pajak kendaraan bermotor. Melalui pendekatan ini, Satlantas Polres Jember berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

 

Kasat Lantas Polres Jember, AKP Bernadus Bagas Simarmata, menegaskan bahwa program Polantas Menyapa merupakan wujud nyata reformasi pelayanan publik di tubuh Polri. “Program ini adalah manifestasi komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya.

 

AKP Bagas juga memastikan bahwa seluruh petugas Satlantas Polres Jember dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai nilai dasar pelayanan prima yang humanis. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat meliputi informasi biaya resmi penerbitan SIM, mekanisme SOP pelayanan, hingga tata cara penanganan kendala administrasi agar masyarakat terhindar dari praktik percaloan.

 

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, AKP Bagas menegaskan bahwa layanan di lingkungan Satlantas, baik di Satpas maupun Samsat, harus zero pungli. Menurutnya, transparansi dan integritas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

 

“Setiap petugas wajib bersikap responsif serta siap memberikan solusi cepat terhadap kendala administratif. Kami ingin memastikan masyarakat mendapat informasi yang benar, mudah diakses, dan bebas dari pungutan liar,” tegas AKP Bagas.

 

Selain memperbaiki kualitas layanan, program Polantas Menyapa juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan emosional antara kepolisian dan masyarakat. Melalui komunikasi terbuka dan pendekatan empatik, Polantas berupaya menumbuhkan kembali rasa percaya publik terhadap Polri.

 

AKP Bagas menuturkan, kehadiran personel Satlantas dalam kegiatan ini bukan sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan juga menjadi representasi Polri sebagai mitra masyarakat. “Kami ingin masyarakat melihat bahwa Polri bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga mitra pelayanan yang hadir dengan hati,” ujarnya.

 

Dengan implementasi berkelanjutan program Polantas Menyapa, Satlantas Polres Jember Polda Jatim optimistis dapat mewujudkan ekosistem pelayanan lalu lintas yang modern, berintegritas, dan berpihak pada kebutuhan publik. Langkah ini sejalan dengan semangat Transformasi Polri Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai upaya menjadikan Polri semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.

 

( erman)

JEMBER – Kepala Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Mochamad Sholeh, SH., M.Si., N.L.P menegaskan bahwa tanah seluas 18 hektar yang berada di wilayah Desa Lojejer adalah sah milik Pemerintah Desa (Pemdes) Lojejer. Hal itu disampaikan Sholeh saat ditemui di kantor desa pada Jumat (7/11/2025).

 

Menurut Sholeh, tanah tersebut sejak puluhan tahun lalu memang sudah menjadi aset desa. Bahkan, sejak tahun 2023, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan sertifikat resmi atas nama Pemdes Lojejer. “Tanah tersebut bukan milik pribadi, melainkan milik pemerintah desa. BPN sudah menerbitkan sertifikat resmi sejak tahun lalu,” tegasnya.

 

Sholeh juga membantah kabar yang menyebut bahwa sertifikat tanah tersebut diterbitkan atas nama dirinya secara pribadi. Untuk membuktikan hal itu, ia menunjukkan dokumen sertifikat yang diterbitkan oleh BPN kepada sejumlah awak media yang tergabung dalam Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Jember.

 

Berdasarkan data yang diterima, tanah seluas 185.300 meter persegi tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 2, dengan surat ukur Nomor 05122/Lojejer/2023. Sertifikat tersebut secara sah tercatat atas nama Pemerintah Desa Lojejer.

 

“Jika masih ada pihak-pihak yang tidak puas atau memiliki keberatan, kami persilakan untuk menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sholeh. Ia menegaskan bahwa semua proses penerbitan sertifikat telah sesuai dengan regulasi yang ada, mulai dari Peraturan Menteri, Peraturan Bupati hingga Peraturan Desa (Perdes).

 

Lebih lanjut, Sholeh menyampaikan bahwa seluruh dokumen dan proses administrasi tanah tersebut kini sudah dinyatakan clear and clean. Artinya, tidak ada lagi sengketa atau persoalan hukum yang melekat terhadap lahan tersebut.

 

Dari informasi yang dihimpun, lahan itu sebelumnya sempat menjadi objek permainan sejumlah oknum sejak era 1980-an. Namun, setelah dilakukan pendataan dan penertiban aset desa secara menyeluruh, kini status kepemilikannya telah jelas dan diakui oleh BPN.

 

Pada 6 November 2025, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jember melakukan kunjungan lapangan (sidak) ke lokasi tanah tersebut. Turut hadir dalam rombongan itu anggota Komisi A DPRD Jember, yakni Tabroni, Siswono, dan Alfan Yusfi.

 

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD, Pemdes Lojejer, pihak Kecamatan Wuluhan, BPN Jember, serta sejumlah pihak terkait beberapa waktu sebelumnya. Dalam kunjungan itu, DPRD memastikan bahwa proses penerbitan SHP telah sesuai dengan ketentuan dan lahan tersebut benar-benar menjadi aset milik Pemerintah Desa Lojejer.

 

Pewarta: Erman

JEMBER – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember terus mengintensifkan langkah menuju target Zero Waste Bebas Sampah 2029 dengan menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu fokus utama program ini adalah pengadaan dan penyebaran dropbox atau tempat sampah terpilah khusus plastik di berbagai titik fasilitas publik.

 

 

Kepala DLH Jember, Drs. Suprihandoko, MM, menyampaikan bahwa plastik menjadi jenis sampah yang paling mendominasi dan kerap menimbulkan persoalan lingkungan serius, seperti penyumbatan saluran air dan drainase. “Kami mengajak para pengusaha melalui program CSR untuk membantu menyediakan dropbox sampah plastik. Ini langkah konkret mendukung Jember bebas sampah pada 2029,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

 

Menurutnya, dropbox hasil donasi CSR akan disalurkan ke lokasi-lokasi yang telah mengajukan permintaan, seperti masjid, sekolah, dan musala. Pengelolaan hasil pemilahan sampah selanjutnya akan dilakukan oleh bank sampah terdekat, sehingga tercipta manfaat ekonomi ganda: bank sampah memperoleh pemasukan dari penjualan plastik, sementara pihak pengelola lokasi juga ikut merasakan hasilnya.

 

Program ini diharapkan mampu menekan jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan sistem pemilahan yang berjalan baik, hanya sampah residu yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan yang akan dibuang ke TPA, sehingga dapat mengurangi volume sampah dan dampak bau yang sering dikeluhkan warga.

 

Namun, meski permintaan dari masyarakat cukup tinggi, realisasi donasi dropbox masih minim. Hingga kini, baru satu pengusaha yang menyalurkan bantuan. DLH menegaskan bahwa program ini sepenuhnya berbasis donasi CSR tanpa menggunakan dana APBD, dan setiap penyerahan akan didokumentasikan secara resmi. “Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Suprihandoko.

Pewarta: Rny

KOTA MALANG – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Nanang Avianto,M.Si menerima Anugerah Figur Akselerator Kemajuan untuk kategori Penggerak Ketahanan Pangan di panggung detikJatim Awards 2025.

 

Penghargaan ini diberikan atas perannya dalam menggerakkan jajaran kepolisian di seluruh Jawa Timur untuk ikut serta dalam program penanaman jagung serentak, yang berhasil mengubah ribuan hektare lahan tidur menjadi lahan produktif dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

 

Seperti diketahui, di bawah arahannya, seluruh Polres dan Polresta di Jawa Timur berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif.

 

Berdasarkan data hingga kuartal II tahun 2025, program ini berhasil menjangkau 18.956 hektare lahan dengan estimasi hasil panen mencapai 37.993 ton jagung, menjadikan Jawa Timur salah satu provinsi dengan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.

 

Selain mendorong produktivitas sektor pertanian, inisiatif ini juga membawa efek sosial-ekonomi yang luas.

 

Di Banyuwangi misalnya, panen jagung dari 433 hektare lahan menghasilkan 1.445,46 ton jagung, yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani dan penguatan ekonomi lokal.

 

Kepemimpinan Irjen Nanang Avianto menunjukkan bahwa peran Polri kini melampaui fungsi keamana, menjadi penggerak solidaritas, kemandirian pangan, dan kesejahteraan masyarakat.

 

Program ini menjadi bukti konkret bagaimana keamanan dan kesejahteraan dapat berjalan beriringan melalui sinergi lintas sektor.

 

DetikJatim Awards 2025, adalah ajang penghargaan untuk tokoh masyarakat hingga pelaku bisnis dan instansi pemerintah yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Jawa Timur.

 

Tahun ini, pemberian penghargaan digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, pada Rabu 5 November 2025.

 

Anugerah detikJatim Awards 2025 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, kampus, DPRD, BUMD, dan perusahaan swasta.

 

Seleksi penerima dilakukan melalui tahapan khusus oleh dewan redaksi detikcom dan detikJatim, dengan memperhatikan kriteria inovasi, kreativitas, inspiratif, dampak bagi masyarakat, dan keaktifan di bidang masing-masing.

( Redaksi )

KOTA MALANG – Prestasi kembali ditorehkan oleh Polresta Malang Kota Polda Jawa Timur dalam pengelolaan keuangan negara.

 

Piagam penghargaan diserahkan saat Penganugerahan Satker Berkinerja Terbaik Triwulan III Tahun 2025 digelar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang di Aula RCE Center Gedung Cagar Budaya Jl Merdeka Selatan Kota Malang, Rabu (5/11).

 

Acara ini menjadi ajang apresiasi terhadap satuan kerja yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam penyerapan anggaran, pelaporan keuangan, dan implementasi layanan digital di triwulan ketiga tahun anggaran 2025.

 

Penghargaan diterima langsung oleh Wakapolresta Malang Kota, AKBP Oskar Syamsuddin ST, MT mewakili Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono SH, SIK, MSi.

 

AKBP Oskar mengatakan penghargaan yang diraih hasil kerja kolektif seluruh jajaran Polresta Malang Kota dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efisien, transparan dan tepat sasaran.

 

“Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan KPPN Malang. Selain Capaian prestasi institusi, juga bukti dari budaya kerja profesional dan akuntabel yang terus kami tanamkan,” ungkapnya.

 

AKBP Oskar memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk mendukung pelayanan publik, operasional kepolisian dan peningkatan keamanan masyarakat.

 

AKBP Oskar juga memaparkan beberapa langkah Polresta Malang Kota Polda Jatim sehingga mampu meraih penghargaan tersebut di antaranya penerapan monitoring real-time terhadap serapan anggaran.

 

Selain itu juga penguatan fungsi pengawasan internal dan optimalisasi sistem pelaporan keuangan berbasis digital sesuai kebijakan nasional.

 

“Kami berharap capaian ini menjadi motivasi, kedepannya kami akan terus berinovasi dalam kinerja dan tata kelola keuangan, menjaga sinergi dengan seluruh stakeholder dan memperkuat akuntabilitas dalam pelayanan publik,” ujarnya.

 

Menurut AKBP Oskar, keberhasilan ini juga sejalan dengan arahan Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono yang menekankan pentingnya Akuntabilitas dan transparan dalam setiap pelaksanaan program kerja.

 

Selain itu, Kapolresta Malang Kota juga selalu menekankan dalam pengelolaan anggaran negara harus profesional.

 

Diketahui Polresta Malang Kota Polda Jatim berhasil meraih penghargaan penyerapan anggaran terbaik ke-2 dikategori satuan kerja (Satker) dengan pagu anggaran Rp70 miliar hingga Rp150 miliar.

 

Sedangkan untuk Posisi pertama diraih Polres Malang Polda Jatim, sementara Polres Pasuruan Polda Jatim menempati posisi ketiga.

 

Penganugerahan Satker Berkinerja Terbaik Triwulan III Tahun 2025 dihadiri sekitar 50 perwakilan Satker mitra kerja KPPN Malang dari berbagai instansi di wilayah Malang Raya dan Pasuruan.

 

Sementara itu Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusnan, menyampaikan rasa syukur atas capaian positif yang diraih bersama seluruh mitra kerja. Ia menekankan pentingnya sinergi dan disiplin dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran.

 

“Berbagai indikator kinerja pelaksanaan anggaran menunjukkan tren yang semakin baik berkat kerja keras, komitmen, dan kolaborasi seluruh satuan kerja mitra,” ujar Muhammad Rusnan.

 

Ia juga menegaskan bahwa KPPN Malang terus berkomitmen memperkuat perannya sebagai Treasury and Financial Service Office yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan prima, dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efisien

 

“Kami melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk memastikan anggaran terserap dengan tepat waktu dan tepat guna, Kolaborasi dengan lintas satuan fungsi agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional maupun pelayanan masyarakat,”pungkasnya.

 

( Redaksi)

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau secara langsung kesiapan peralatan Search and Rescue (SAR) yang dimiliki oleh jajaran Polda Jatim, meliputi Korps Brimob, Direktorat Polairud, dan Dit Sabhara.

 

Kegiatan peninjauan dilaksanakan usai apel siaga bencana secara serentak di seluruh Polres/ta/tabes jajaran Polda Jawa Timur, Rabu (5/11/2025).

 

Apel tersebut sebagai bentuk antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Jawa Timur, seiring meningkatnya intensitas curah hujan.

 

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jatim melihat satu per satu peralatan yang dimiliki, mulai dari perahu karet, kendaraan taktis penyelamatan, peralatan penyelam, alat evakuasi banjir, drone pemantau hingga perlengkapan pertolongan medis lapangan.

 

Peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat dalam kondisi siap pakai dan dapat digerakkan kapan pun saat terjadi bencana.

 

Kapolda Jatim menegaskan bahwa kesiapan seluruh unsur SAR menjadi prioritas utama mengingat Jawa Timur termasuk wilayah dengan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang.

 

“Kami memastikan bahwa seluruh peralatan dan personel dalam kondisi siap bergerak kapan saja,” tegas Irjen Pol Nanang.

 

Menurut Kapolda Jatim, kesiapsiagaan ini bukan hanya soal peralatan, tetapi juga kemampuan personel untuk merespons cepat di lapangan.

 

“Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder menjadi kunci penanganan bencana yang efektif,”ujar Irjen Pol Nanang.

 

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah menyampaikan apresiasi atas kesiapan Polda Jatim dan jajaran dalam mendukung penanggulangan bencana di daerah.

 

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat sinergitas lintas instansi untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat.

 

“Diharapkan koordinasi dan respons penanganan bencana dapat berjalan semakin cepat, tepat, dan terukur, sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat Jawa Timur tetap terjaga,” ujar Gubernur Khofifah.

 

(Redaksi)