Blog

Jember, 28 Februari 2026 – Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Kabupaten Jember sukses menyelenggarakan kegiatan Koordinasi dan Rapat Kerja Masa Bhakti 2026–2029 sebagai langkah strategis dalam memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen di wilayah Kabupaten Jember dan sekitarnya.

 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus DPC LPK-RI Jember, mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, hingga seluruh kepala divisi, yaitu Divisi Humas, Divisi Pemberdayaan Konsumen, Divisi Pengawasan Barang dan Jasa, Divisi Hukum, serta Divisi Media dan Lingkungan Hidup. Rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi, memperjelas tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta menyusun program kerja organisasi secara terarah dan berkelanjutan.

 

Ketua DPC LPK-RI Jember dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat kerja ini merupakan fondasi awal dalam membangun organisasi yang solid, profesional, dan responsif terhadap berbagai persoalan konsumen di masyarakat.

“LPK-RI harus hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan edukasi kepada konsumen. Melalui rapat kerja ini, kita perkuat koordinasi internal dan menyusun langkah nyata untuk memperjuangkan hak-hak konsumen,” ujarnya.

 

Dalam rapat kerja tersebut, masing-masing divisi memaparkan program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan program kerja tahunan, di antaranya:

Peningkatan pelayanan pengaduan dan pendampingan konsumen

Pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa

Edukasi dan sosialisasi hak dan kewajiban konsumen

Penguatan advokasi hukum terhadap konsumen yang dirugikan

Optimalisasi publikasi dan peran media dalam perlindungan konsumen

Kepedulian terhadap aspek lingkungan hidup dalam aktivitas konsumsi.

 

Victor Darmawan menegaskan bahwa seluruh hasil rapat kerja akan menjadi pedoman resmi dalam menjalankan roda organisasi selama masa bhakti 2026–2029.

Kegiatan ini juga menjadi simbol komitmen bersama seluruh pengurus untuk menjadikan LPK-RI sebagai lembaga yang aktif, profesional, dan dipercaya masyarakat dalam memperjuangkan perlindungan konsumen, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

 

Dengan terselenggaranya rapat kerja ini, diharapkan DPC LPK-RI Jember semakin solid dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang maksimal bagi seluruh konsumen.

 

Kami berkomitmen Untuk memberikan Pelayanan Konsultasi Hukum gratis, Pengaduan Konsumen, Dan Advokasi khususnya di kabupaten Jember Supaya tercipta iklim Usaha yang sehat dan berkeadilan sesuai Amanah Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tegas victor

( erman)

JEMBER – Upaya Polres Jember Polda Jatim menekan angka kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan Keamanan,Keselamatan,Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas) terus digencarkan.

 

Melalui Satuan Lalu Lintas, Polres Jember Polda Jatim bersama Polsek Bangsalsari, PT Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memaksimalkan kegiatan Polantas Menyapa melalui Safari Kamseltibcarlantas selama bulan Ramadhan.

 

Kasatlantas Polres Jember, AKP Bernadus Bagas Simarmata mengatakan Safari Kamseltibcar Lantas ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata tertib dan tata krama dalam berlalulintas.

 

Selain itu dalam Safari Kamseltibcar Lantas juga disosialisasikan terkait jalur – jalur yang rawan kecelakaan ( blackspot) yang berada di wilayah hukum Polres Jember Polda Jawa Timur.

 

“Dalam kegiatan Polantas Menyapa melalui Safari Kamseltibcar Lantas ini kami menekankan pentingnya kesadaran tertib berlalu lintas kepada masyarakat, sebagai kunci utama menekan angka kecelakaan,” ujar AKP Bagas, Jumat (27/2/26).

 

Ia menyebut, kecelakaan lalu lintas itu sering diawali karena adanya pelanggaran oleh pengendara di jalan.

 

Kasatlantas Polres Jember mengungkapkan di wilayah hukum Polres Jember, Polda Jatim terdapat banyak jalur blakspot terutama pada jalur poros.

 

Ia menyebutkan sepanjang jalan utama Jember – Lumajang, wilayah kecamatan Bangsalsari saat ini masuk kategori blackspot dan menempati peringkat pertama angka kecelakaan di Kabupaten Jember.

 

“Data tersebut menjadi alarm serius bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih waspada,” kata AKP Bagas.

 

Selain itu jalur blackspot jalur utama Jember – Banyuwangi, wilayah Kecamatan Sempolan juga merupakan wilayah rawan kecelakaan terutama di Gunung Gumitir.

 

Oleh karena itu Satlantas Polres Jember jalur – jalur ini akan menjadikan atensi terutama saat arus mudik dan balik lebaran nanti.

 

Selain soal keselamatan lalu lintas, melalui program Polantas Menyapa dengan menggelar Safari Kamseltibacar Lantas ini pula Satlantas Polres Jember membangun kedekatan dengan masyarakat.

 

“Keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama, sehingga kolaborasi antara kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat sangat diperlukan,” pungkasnya. ( erman)

Jeddah — Diplomasi kultural Indonesia kembali mencatatkan capaian strategis di panggung global. Setelah mendapat perhatian luas di Benua Eropa dan Amerika, Buku Rasa Bhayangkara Nusantara versi Bahasa Inggris berjudul Taste of Nusantara: 80 Bhayangkara Menu for Indonesia’s Free Nutritious Meals Program kini resmi hadir di kawasan Timur Tengah.

 

Buku tersebut diserahkan langsung oleh Wakapolri Dedi Prasetyo kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah dalam rangkaian kegiatan Courtesy Call di Jeddah, Kamis (26/2/2026). Penyerahan ini menandai secara resmi kehadiran Rasa Bhayangkara Nusantara di Timur Tengah sebagai bagian dari diplomasi kultural Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang mengedepankan budaya, kepedulian sosial, dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia di mata dunia.

 

Penyerahan buku tersebut diterima langsung oleh Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Yusron Bahauddin Ambary, sekaligus menjadi simbol penguatan peran perwakilan Indonesia di luar negeri dalam menyampaikan narasi kebijakan nasional secara lebih inklusif dan mudah dipahami oleh komunitas internasional.

 

Instrumen Diplomasi Kultural Indonesia

Sementara itu, dari tempat terpisah, penyusun buku Rasa Bhayangkara Nusantara, Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, menegaskan bahwa buku ini sejak awal dirancang sebagai instrumen diplomasi negara.

 

“Kehadiran buku ini menjadi instrumen diplomasi yang strategis. Buku ini membantu para Duta Besar Republik Indonesia di berbagai negara, termasuk di Jeddah, untuk menjelaskan kepada khalayak internasional tentang kekayaan, keberagaman, serta keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia,” ujar Dirgayuza Setiawan.

 

Menurutnya, buku ini tidak hanya berbicara tentang kuliner, tetapi juga menyampaikan pesan kebijakan negara melalui pendekatan budaya yang universal dan mudah diterima lintas bangsa.

 

MBG Jadi Perhatian Dunia

 

Dirgayuza Setiawan menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini telah menjadi perhatian dan perbincangan berbagai tokoh dunia.

 

“Dalam berbagai forum internasional, MBG bahkan disebut sebagai salah satu world program yang mendapat dukungan dan atensi global, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hingga saat ini, tercatat 107 negara telah melaksanakan program serupa sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat,” jelasnya.

 

Sebagai negara dengan kekayaan budaya kuliner yang membentang dari Sabang hingga Merauke, ratusan adat dan tradisi, serta ragam bahan pangan lokal, Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam implementasi MBG. Keragaman tradisi memasak dan kearifan lokal menjadikan pelaksanaan MBG di Indonesia sebagai salah satu yang paling beragam di dunia.

 

Keberagaman inilah yang kini menjadi perhatian berbagai bangsa. Indonesia tidak hanya menjalankan program pemenuhan gizi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan potensi pangan lokal dalam setiap implementasinya.

 

Dari London, Davos, Amerika Serikat hingga Jeddah

 

Kehadiran Rasa Bhayangkara Nusantara di Jeddah melengkapi rangkaian diplomasi kultural Indonesia yang sebelumnya telah hadir di berbagai pusat dunia. Pada 21 Januari 2026, buku ini diserahkan kepada Duta Besar RI untuk Inggris di London. Selanjutnya, buku tersebut diperkenalkan dalam forum global World Economic Forum di Davos, Swiss, sebagai bagian dari showcase diplomasi Indonesia, dan Buku versi Bahasa Inggris ini juga telah diperkenalkan di KBRI Washington D.C., Amerika Serikat bersama kunjungan Presiden Prabowo beserta delegasi sebelum akhirnya menjangkau Timur Tengah dibawa langsung oleh Wakapolri.

 

Sejumlah media internasional menilai kehadiran buku ini di Davos sebagai pendekatan baru diplomasi Indonesia, yang memadukan kebijakan strategis, budaya, dan program sosial dalam satu narasi yang komunikatif dan mudah diterima oleh komunitas global ( erman)

Putussibau, Kapuas Hulu — Suasana berbeda terasa dalam gelaran LOP Roadshow bersama Dokter Luigi di Kota Putussibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Bertempat di Rumah Adat Melayu Putussibau, acara ini sukses menghadirkan lebih dari 200 peserta yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan penuh perhatian dan antusiasme.

 

Kehadiran Ibu Nurdimin, istri Wakil Bupati Kapuas Hulu, menjadi nilai istimewa dalam acara tersebut. Beliau menyimak seluruh rangkaian kegiatan tanpa terlewat, menunjukkan dukungan nyata terhadap upaya edukasi dan pengembangan peluang yang dibawa oleh AFC kepada masyarakat.

 

Acara yang dikemas singkat, padat, dan penuh makna ini berlangsung dengan sangat tertib. Menariknya, tidak terlihat peserta yang berbicara sendiri atau meninggalkan ruangan sebelum acara selesai. Seluruh hadirin fokus menyerap informasi yang disampaikan, mencerminkan karakter masyarakat Putussibau yang dinilai sangat positif, edukatif, dan terbuka terhadap peluang baru.

 

Ketua panitia, Bapak Robi Zulenda (Ronin of AFC) bersama Ibu Silvia (Ronin of AFC) dari Pontianak, berkolaborasi apik dalam menyukseskan acara ini. Turut mendampingi, Bapak Toreda Dodi Warta Kusuma yang bertindak sebagai MC bayangan, memastikan jalannya acara tetap dinamis dan terarah.

 

Karena bertepatan dengan bulan Ramadan, puncak kegiatan ditutup dengan buka puasa bersama yang disediakan secara gratis bagi seluruh peserta. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang berbagi informasi, tetapi juga mempererat silaturahmi dalam suasana hangat dan kebersamaan.

 

Yang membuat roadshow kali ini semakin unik adalah lokasinya. Menggelar acara di rumah adat Melayu merupakan pengalaman pertama selama delapan tahun perjalanan roadshow. Konsep ini menghadirkan nuansa budaya yang kental sekaligus memberikan sentuhan eksklusif dan berbeda dari biasanya.

 

LOP Roadshow ini disebut sebagai langkah awal dari rangkaian kegiatan berkelanjutan. Rencananya, setelah Lebaran, acara serupa akan kembali digelar di Putussibau sebagai bagian dari serial edukasi dan promosi yang lebih luas.

 

Diharapkan, kegiatan ini mampu membuka wawasan baru bagi masyarakat Putussibau, baik dari sisi peluang bisnis, kesehatan, maupun niat baik untuk bertumbuh bersama.

 

Setelah sukses di Putussibau, rangkaian LOP Roadshow akan berlanjut ke Kota Pontianak. Acara berikutnya dijadwalkan berlangsung di Aming Coffee Pontianak pada esok malam, memperluas semangat edukasi dan kolaborasi ke wilayah yang lebih besar di Kalimantan Barat.

 

Dengan semangat kebersamaan dan nuansa budaya yang kental, Putussibau kini mencatatkan sejarah baru sebagai tuan rumah roadshow unik yang penuh inspirasi.

 

( red)

PROBOLINGGO – Suasana di Kabupaten Probolinggo mendadak mencekam dalam sepekan terakhir. Puncaknya terjadi hari ini, Rabu (25/2/2026), ketika ratusan warga dan aktivis yang tergabung dalam koalisi

 

masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Aksi ini merupakan klimaks dari rentetan konflik horizontal antara warga dengan kelompok penagih utang (debt collector) yang kerap berujung ricuh di jalanan.

Kronologi Pemicu: Video Viral dan Duel di Jalanan

 

Ketegangan bermula dari sebuah video yang viral di platform media sosial pada pertengahan Februari. Video tersebut memperlihatkan aksi saling pukul antara seorang warga bernama Mahfud Rosi dengan beberapa pria yang diduga sebagai oknum debt collector (DC). Insiden yang terjadi di pinggir jalan raya tersebut memicu simpati publik setelah diketahui adanya upaya penarikan kendaraan secara paksa tanpa prosedur yang jelas.

 

Kasus ini kemudian bergulir ke ranah hukum setelah kedua belah pihak saling lapor ke Polres Probolinggo. Namun, lambatnya penanganan terhadap oknum DC “Mata Elang” membuat amarah warga tak terbendung.

Aksi Massa: Probolinggo “Darurat Debt Collector”

 

Dengan membawa spanduk bertuliskan “Probolinggo Darurat Debt Collector Ilegal”, massa melakukan orasi yang menuntut agar pihak berwenang mencabut izin perusahaan pembiayaan (leasing) yang terbukti menggunakan jasa premanisme.

 

Kericuhan sempat pecah di depan gerbang DPRD saat massa mencoba merangsek masuk untuk menemui pimpinan dewan. Aksi saling dorong dengan petugas kepolisian tak terhindarkan. Situasi semakin memanas setelah muncul isu adanya provokasi dari kelompok luar yang diduga sengaja dikirim untuk memecah konsentrasi massa.

 

“Kami datang karena merasa tidak aman di tanah kelahiran sendiri. Motor ditarik di jalan tanpa surat resmi itu perampokan, bukan penagihan!” ujar salah satu orator dalam orasinya yang dilansir melalui siaran langsung warga.

 

Tuntutan dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat)

Setelah negosiasi yang alot, perwakilan massa akhirnya diterima oleh anggota DPRD. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mendesak beberapa poin utama:

 

Verifikasi Sertifikasi: Semua penagih utang yang beroperasi di wilayah Probolinggo wajib memiliki sertifikasi profesi resmi dan menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Tindakan Tegas Polri: Mendesak Kapolres Probolinggo untuk menangkap oknum DC yang melakukan intimidasi fisik di jalan raya.

Audit Leasing: Melakukan audit terhadap kantor-kantor leasing di Probolinggo yang sering mempekerjakan pihak ketiga tanpa SOP yang sesuai aturan OJK.

 

Upaya Meredam Kericuhan

Pihak kepolisian menyatakan sedang melakukan investigasi mendalam terkait dugaan provokasi yang memicu kericuhan saat demo berlangsung. Polisi juga berjanji akan mengedepankan hukum bagi siapapun yang melakukan kekerasan di jalanan, baik itu warga maupun pihak penagih utang.

 

Masyarakat kini diimbau untuk tetap tenang dan segera melaporkan setiap ancaman penarikan paksa ke layanan Polri 110 agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri yang justru merugikan masyarakat luas. (laili)

Yogyakarta kembali membuktikan dirinya sebagai kota pejuang perubahan! Bertempat di Harper Malioboro Yogyakarta, LOP Road Show yang dipimpin oleh Dr. Luigi sukses besar dan mengguncang semangat para peserta yang hadir dari berbagai penjuru negeri.

 

Dimulai pukul 14.00 WIB, sekitar 75 pejuang perubahan memadati ruangan. Mereka datang dari Jogja, Solo, Semarang, Tangerang, Jambi, bahkan Papua. Jarak bukan penghalang. Ramadhan bukan alasan. Semangat untuk naik kelas jauh lebih besar dari segalanya!

Ramadhan Tidak Menghalangi, Justru Menguatkan!

Meski sedang menjalankan ibadah puasa, para peserta tetap hadir dengan penuh kekhusyukan dan tekad membara. Paparan tentang peluang besar dari Asayama Family Club disimak dengan sangat serius, penuh perhatian, dan energi positif.

 

Yang lebih luar biasa — meskipun Grand LOP Yogyakarta baru saja diadakan kurang dari dua minggu sebelumnya, antusiasme tetap memuncak! Ini bukan sekadar acara. Ini adalah gerakan!

 

Dari Sopir Taksi ke Miliarder: Bukti Nyata di Depan Mata!

Hadir langsung memberikan inspirasi:

Samurai Safiudin dari Semarang — mantan sopir taksi bandara yang kini menjadi miliarder baru Indonesia.

Ronin Endang Sulastri dari Tangerang

Ronin Muhammadun dari Semarang

Toreda Yogyakarta: Ibu Lisna, Ibu Veronica, Ibu Hasanah, Saudari Helga dari Papua

Bapak Eko dari Jambi

Kisah nyata perubahan hidup menjadi bukti bahwa peluang ini bukan mimpi. Ini nyata. Ini bisa. Ini sedang terjadi!

 

Closing Menggila! Keputusan Diambil di Tempat!

Usai presentasi selama dua jam penuh energi dan visi besar, sesi closing langsung dibuka — dan hasilnya? Banyak peserta langsung mengambil keputusan! Mereka tidak menunda. Mereka bergerak!

 

Panitia juga memberikan apresiasi khusus bagi peserta yang aktif memposting selama acara, membuktikan bahwa gerakan ini terus meluas dan menyebar.

 

Panitia Solid, Kerja Sama Kuat!

Acara ini digerakkan oleh tim panitia luar biasa: Ibu Veronica, Ibu Hasanah dan tim inti lainnya dengan MC Ibu Hani yang penuh semangat.

 

Terima kasih khusus kepada Ibu Ajeng selaku Marketing Manager Harper Malioboro Yogyakarta atas dukungan total yang diberikan. Sinergi ini akan terus diperkuat untuk agenda-agenda besar berikutnya!

 

Gelombang Berikutnya: Kalimantan Barat Siap Diguncang!

Perjalanan belum selesai.Tanggal 25 Februari akan dilakukan konsolidasi di Pontianak.

Tanggal 27 Februari, LOP Road Show akan mengguncang Putusibau, Kalimantan Barat!

Bagi tim Jogjakarta, hingga 24 Februari adalah momentum emas untuk:

Follow up peserta yang hadir

Mengundang prospek baru

Menguatkan jaringan dan memperbesar tim

 

Jogja telah membuktikan: Semangat tak bisa dibatasi waktu, jarak, atau keadaan. LOP bukan sekadar presentasi — ini adalah kebangkitan!

Siapkah kota berikutnya menyambut gelombang perubahan

 

( red)

JEMBER, Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo bersama Bupati Jember Mohammad Fawait membahas rencana pembangunan flyover di kawasan Mangli, Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat kunjungan kerja di daerah tersebut.

 

Flyover sepanjang kurang lebih 1,1 kilometer itu dirancang menghubungkan kawasan Mangli menuju pusat kota. Proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026.

 

Dody mengatakan, nilai anggaran pembangunan flyover diperkirakan berada pada kisaran Rp 700 miliar hingga Rp 800 miliar. Saat ini, Detail Engineering Design (DED) masih dalam tahap persiapan.

 

Dalam pembahasan tersebut, Dody menilai kondisi teknis di simpang Mangli sebenarnya masih dapat dikelola melalui manajemen lalu lintas. Namun, ia melihat pertumbuhan kawasan serta agenda industrialisasi Jember menuntut solusi infrastruktur jangka panjang.

 

“Kalau kita bangun, sebaiknya sekalian empat jalur agar 20 tahun ke depan masih aman. Kalau hanya dua jalur, saya khawatir lima tahun sudah penuh lagi. Kemacetan di flyover jauh lebih berbahaya dibandingkan kemacetan di jalan biasa,” ujar Dody.

 

Ia menambahkan, kesiapan lahan menjadi syarat utama agar proyek dapat segera berjalan. Pemerintah pusat memasang estimasi durasi pengerjaan sekitar tiga tahun.

 

Namun, atas permintaan Bupati Jember, dua jalur awal diupayakan dapat rampung lebih cepat untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

 

Sementara itu, Mohammad Fawait, yang akrab disapa Gus Fawait, menilai pembangunan flyover menjadi langkah strategis untuk membuka akses investasi yang lebih luas di Jember.

 

Menurut dia, kemacetan harian di simpang Mangli dapat mengurangi daya tarik kawasan bagi investor, terutama dalam mendukung agenda industrialisasi daerah.

 

“Kalau kemacetan dibiarkan, ini tidak menarik bagi investor. Industrialisasi membutuhkan infrastruktur yang memadai. Kita ingin Jember lebih maju, dan itu harus disiapkan dari sekarang,” kata Gus Fawait.

( erman)

JEMBER, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, meresmikan 124 sekolah hasil program revitalisasi yang bersumber dari APBN 2025 di SMP Negeri 1 Balung, Kabupaten Jember, Sabtu (21/2/2026) sore.

 

Program revitalisasi dengan total anggaran sekitar Rp4 miliar tersebut meliputi perbaikan ruang kelas, toilet, laboratorium, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya di berbagai sekolah di Kabupaten Jember.

 

Peresmian dilakukan secara simbolis di SMP Negeri 1 Balung, dengan dihadiri Bupati Jember Muhammad Fawait beserta jajaran pemerintah daerah.

 

Selain perbaikan fisik bangunan, sekolah penerima program juga memperoleh perangkat interactive flat panel untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan digitalisasi pendidikan.

 

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus melanjutkan program revitalisasi sekolah secara bertahap hingga tuntas sebelum 2029.

 

“Revitalisasi ini, tahun depan Insya Allah akan tetap kita laksanakan dengan sistem swakelola. Harapan kami, secara bertahap sebelum tahun 2029, seluruh sekolah di Indonesia sudah selesai direvitalisasi,” ujarnya.

 

Secara nasional, Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 triliun pada 2025 untuk merevitalisasi sekitar 16 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Sementara pada 2026, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp14 triliun guna melanjutkan program tersebut.

 

Bupati Jember Muhammad Fawait mengungkapkan, saat awal menjabat, lebih dari 1.500 gedung sekolah di Kabupaten Jember berada dalam kondisi rusak berat. Karena itu, pihaknya segera mengajukan perbaikan ke Kemendikdasmen RI.

 

“Alhamdulillah, di era Presiden Prabowo Subianto, Kabupaten Jember menerima program revitalisasi sekolah terbesar di Indonesia,” seru Fawait dalam sambutannya.

 

Ia menambahkan, pada 2026 Pemkab Jember kembali mengajukan lebih dari 300 sekolah untuk memperoleh bantuan revitalisasi serupa. Pemerintah daerah pun menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui program tersebut, sehingga sarana belajar yang layak dapat dinikmati seluruh siswa di Jember.

(erman)

JEMBER – Hamparan pasir hitam di Pantai Pancer, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, tertutup tumpukan sampah kiriman. Kondisi tersebut dikeluhkan wisatawan karena mengganggu kenyamanan dan merusak pemandangan kawasan wisata andalan Jember selatan itu.

 

Tumpukan sampah terlihat menghampar di sepanjang garis pantai. Bau tidak sedap tercium terutama saat sampah mulai mengering atau membusuk di bawah terik matahari

 

Berdasarkan informasi di lapangan, persoalan sampah di Pantai Pancer terjadi hampir setiap tahun dan memuncak pada musim hujan. Sampah yang menumpuk diduga kuat merupakan kiriman dari wilayah hulu yang terbawa arus sungai hingga ke muara.

 

Sedikitnya ada empat sungai besar yang bermuara di kawasan tersebut, yakni Sungai Bedadung, Sungai Besini, Sungai Gumukmas, dan Sungai Kencong.

 

Jenis sampah yang terbawa beragam, mulai dari plastik, botol air mineral, popok bayi, ban bekas, hingga material organik seperti batang kayu dan rumpun bambu berukuran besar.

 

Selain mengganggu estetika wisata, pencemaran tersebut berdampak terhadap ekosistem pesisir. Di sekitar muara dilaporkan ditemukan bangkai udang, kepiting, dan lobster yang diduga mati akibat kondisi perairan yang tercemar.

 

Nelayan setempat juga mengeluhkan sampah plastik dan kayu yang kerap tersangkut pada baling-baling mesin perahu. Kondisi itu berisiko menyebabkan kerusakan mesin dan membahayakan keselamatan saat melaut.

 

Dampak lainnya dirasakan pelaku usaha di sekitar pantai. Sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan omzet karena berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan.

 

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama unsur TNI AL, Polri, dan relawan secara berkala menggelar aksi bersih pantai, termasuk dalam momentum World Clean Up Day dan peringatan HUT Armada RI.

 

Pada Februari 2026, direncanakan aksi bersih pantai serentak dengan melibatkan alat berat untuk mengangkut sampah kayu berukuran besar.

 

Meski demikian, warga dan nelayan menilai upaya tersebut belum menyentuh akar persoalan. Mereka mendorong adanya edukasi intensif kepada masyarakat di wilayah hulu sungai agar tidak membuang sampah ke aliran sungai, serta pembangunan infrastruktur penjaring sampah di area muara sebelum limbah masuk ke kawasan wisata.

Tanpa penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir, persoalan sampah di Pantai Pancer Puger diperkirakan akan terus berulang setiap musim hujan. ( laili)

Surabaya, 19 Februari 2026 – Sidang ke-4 perkara antara Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) melawan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk dan turut melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional kembali memicu kecaman keras dari LPK-RI. Hal ini disebabkan oleh sikap tidak profesional dan kelalaian serius dari pihak kuasa hukum Mizuho Leasing yang hingga sidang ke-4 masih belum mampu melengkapi dokumen legalitas yang secara tegas telah diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

 

Victor Darmawan Perwakilan DPP LPK-RIVmenilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap proses peradilan, pengabaian terhadap kewibawaan Majelis Hakim, serta indikasi kuat ketidaksiapan dan ketidakpatuhan terhadap hukum acara yang berlaku di Republik Indonesia.

 

KECAMAN TEGAS Victor LPK-RI menyatakan kemarahan dan kekecewaan mendalam atas fakta bahwa hingga sidang ke-4:

Kuasa hukum Mizuho Leasing tidak mampu menunjukkan legal standing yang sah dan lengkap, sebagaimana diperintahkan Majelis Hakim,

Perintah Majelis Hakim yang bersifat wajib justru diabaikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.

 

Kondisi ini menyebabkan terhambatnya proses peradilan dan menghambat upaya pencari keadilan, khususnya bagi konsumen yang dirugikan.

 

Victor Darmawan menegaskan “Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini adalah bentuk nyata ketidak patuhan terhadap perintah pengadilan. Kami mengecam keras sikap kuasa hukum Mizuho Leasing yang menunjukkan ketidakseriusan dan ketidakpatuhan terhadap hukum.

 

Pengadilan adalah lembaga terhormat, bukan tempat untuk mempermainkan proses hukum.

INDIKASI PELANGGARAN PRINSIP HUKUM DAN ITIKAD TIDAK BAIK

LPK-RI menilai bahwa kegagalan berulang dalam melengkapi legalitas kuasa hukum dapat dikategorikan sebagai:

Pelanggaran terhadap Pasal 123 HIR, yang mengatur kewajiban kuasa hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus yang sah, Legalitas yang sah ketika di Subtitusikan maupun ada pergantian Kuasa dari Pihak Mizuho, serta

Pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam proses peradilan dan

Bentuk obstruction of justice secara tidak langsung, karena menghambat jalannya persidangan secara efektif dan efisien.

 

Lebih jauh Endras David ketua LPK-RI Kediri menegaskan sikap ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan dan integritas lembaga pembiayaan yang berada di bawah pengawasan OJK, serta efektivitas pengawasan regulator terhadap lembaga jasa keuangan yang menjadi pihak dalam sengketa hukum dengan konsumen.

 

PERINGATAN KERAS DAN TUNTUTAN LPK-RI

LPK-RI secara tegas menyatakan:

Mendesak Majelis Hakim untuk bersikap tegas terhadap pihak tanpa penundaan;

Mendesak OJK untuk tidak tinggal diam dan mengevaluasi integritas serta kepatuhan lembaga pembiayaan di bawah pengawasannya;

Menegaskan bahwa LPK-RI akan mengawal perkara ini hingga tuntas dan tidak akan mentolerir segala bentuk pelecehan terhadap hukum dan hak-hak konsumen.

 

LPK-RI menegaskan komitmennya untuk berdiri di garis depan dalam memperjuangkan keadilan dan perlindungan konsumen. Setiap upaya untuk menghambat proses hukum akan dilawan secara tegas, terbuka, dan tanpa kompromi.

 

Di akhir Wawancara Victor menegaskan

“Kami tidak akan mundur. Kami tidak akan diam. Hukum harus ditegakkan, dan siapapun yang mencoba menghindar dari kewajiban hukum akan kami kawal sampai tuntas sampai konsumen mendapatkan kepastian Hukum. ( red)