JEMBER — Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Kamis, 16 April 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengatakan program MBG mendapat respons positif dari masyarakat. Menurut dia, antusiasme warga justru terlihat saat pemerintah turun langsung ke lapangan maupun melalui interaksi di media sosial.
“Kalau kami turun langsung ke SD, SMP, bahkan saat siaran langsung di media sosial, yang ditanyakan masyarakat adalah kapan mendapatkan MBG,” ujar Fawait.
Program MBG merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Selain itu, program ini juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang signifikan di daerah.
Fawait memperkirakan, jika program berjalan optimal, perputaran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui MBG di Jember dapat mencapai hampir Rp4 triliun per tahun. Nilai tersebut mendekati total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember yang sekitar Rp4,3 triliun.
“Perputaran ekonomi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pada akhirnya berdampak pada pengentasan kemiskinan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Jember, kata dia, juga berencana mengoptimalkan penggunaan bahan pangan lokal dalam operasional SPPG. Langkah ini diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi program bagi masyarakat setempat.
Ia menilai kekhawatiran terhadap potensi inflasi akibat program tersebut tidak perlu berlebihan selama tetap terkendali dan berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Dadan Hindayana menyebut Jember sebagai salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program MBG. Ia memperkirakan, untuk menjangkau seluruh sasaran penerima, daerah ini membutuhkan sekitar 400 unit SPPG.
Menurut dia, setiap unit SPPG akan mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan lokal, 20 persen untuk biaya operasional termasuk insentif relawan, dan 10 persen untuk pengembalian investasi.
“Struktur pembiayaan ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memastikan keberlanjutan program,” ujarnya.
( erman)
Tinggalkan Balasan