Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember di bawah kepemimpinan Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan komitmennya dalam penataan tata ruang dan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Infrastruktur dan Tata Ruang serta Satgas Penanganan Kemiskinan.
Penertiban Bangunan di Bantaran Sungai
Dalam penjelasannya, Gus Fawait menyoroti masih adanya pembangunan perumahan di kawasan bantaran sungai yang melanggar aturan tata ruang dan berisiko tinggi terhadap banjir.
Menurutnya, banjir yang terjadi di sejumlah perumahan bukan semata-mata kesalahan faktor alam, melainkan akibat pembangunan yang tidak sesuai tata ruang.
> “Kalau rumah dibangun di bantaran sungai, mau ditangani seperti apa pun tetap akan berisiko banjir saat debit air tinggi. Solusi satu-satunya adalah relokasi ke tempat yang sesuai tata ruang,” tegas Gus Fawait.
Ia menambahkan, Pemkab Jember akan meminta pengembang bertanggung jawab dan tidak segan mengambil langkah hukum jika ditemukan pelanggaran.
> “Indonesia adalah negara hukum. Tidak boleh ada masyarakat dirugikan akibat pelanggaran tata ruang,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkab membentuk Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang yang diketuai Kepala Bappeda dengan melibatkan Dinas PU, Dinas Bina Marga, serta perangkat daerah terkait. Satgas ini bertugas mengevaluasi persoalan tata ruang, mencegah pelanggaran, dan merumuskan solusi banjir. Laporan kinerja akan disampaikan setiap tiga minggu kepada Bupati dan secara berkala kepada masyarakat.
Fokus Penanganan Kemiskinan
Selain penataan ruang, Gus Fawait menegaskan bahwa kemiskinan menjadi perhatian utama pemerintahannya. Ia menyebut Kabupaten Jember masih termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, termasuk kemiskinan ekstrem.
> “Ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Harus ada langkah luar biasa dan kerja bersama lintas sektor,” kata Gus Fawait.
Karena itu, dibentuk Satgas Penanganan Kemiskinan yang diketuai Kepala Dinas Sosial, dengan dukungan Dinas Kesehatan dan perangkat daerah lainnya. Program ini diintegrasikan dengan percepatan penurunan stunting, angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB).
Dukungan Program Nasional dan Dampak Ekonomi
Pemkab Jember juga mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Jember diproyeksikan menjadi salah satu daerah dengan dapur MBG terbanyak.
Gus Fawait memperkirakan perputaran ekonomi dari program ini dapat mencapai sekitar Rp4 triliun per tahun di Jember.
> “Ini peluang besar. Kalau bahan pangan dipasok dari produk lokal Jember, maka dampaknya langsung terasa bagi petani, UMKM, dan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Layanan Kesehatan dan Pendataan Bantuan
Pemkab Jember juga akan meluncurkan program home care, yakni layanan kesehatan yang menjangkau langsung rumah warga kurang mampu dan kelompok rentan.
Selain itu, satgas akan memastikan validitas data penerima bantuan sosial, khususnya pada kelompok desil terbawah, agar bantuan tepat sasaran.
Satgas Hingga Tingkat Desa
Satgas dibentuk hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dengan melibatkan camat, kepala desa, serta kolaborasi TNI–Polri. Evaluasi dilakukan mingguan dan dilaporkan langsung kepada Bupati.
Sebagai bentuk transparansi, Pemkab Jember berkomitmen menyampaikan perkembangan kinerja secara rutin kepada media dan masyarakat.
> “Kami terbuka. Masyarakat berhak tahu apa yang kami kerjakan. Media adalah mitra demokrasi untuk menyampaikan itu,” pungkas Gus Fawait.
( erman)
