BANYUWANGI — Agenda hearing (dengar pendapat) terkait sengketa lahan perkebunan di Banyuwangi berubah ricuh setelah sejumlah pihak yang diundang, termasuk perwakilan direksi perusahaan dan instansi teknis, tidak hadir dalam forum resmi tersebut.
Ketidakhadiran itu memicu kekecewaan warga yang telah datang sejak pagi. Suasana ruang rapat memanas, diwarnai interupsi, protes keras, hingga aksi menggebrak meja. Sejumlah peserta hearing menilai forum tersebut kehilangan efektivitas karena tidak menghadirkan pihak kunci dalam penyelesaian konflik.
Dalam forum yang semestinya menjadi ruang dialog itu, warga secara terbuka mempertanyakan fungsi dan wibawa DPR sebagai lembaga representasi publik. Mereka menilai undangan yang tidak diindahkan berulang kali mencerminkan lemahnya posisi tawar DPR di hadapan pihak yang bersengketa.
“Kalau pihak yang dipanggil tidak pernah hadir dan tidak ada tindak lanjut, lalu apa fungsi hearing ini?” ujar salah satu perwakilan warga dalam forum.
Ketegangan semakin meningkat ketika sebagian warga melontarkan kritik terhadap kinerja DPR yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria yang telah berlarut. Isu lama seperti dugaan praktik politik transaksional juga kembali disinggung dalam suasana emosional tersebut.
Sengketa lahan di wilayah Kalibendo disebut sebagai salah satu pemicu utama memanasnya situasi. Warga menilai proses penyelesaian berjalan stagnan dan belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat terdampak.
Sejumlah peserta hearing mendesak DPR untuk mengambil langkah lebih tegas, termasuk memastikan kehadiran pihak terkait dalam agenda lanjutan serta melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Mereka juga menilai pendekatan yang terlalu administratif tanpa eksekusi konkret berpotensi memperpanjang konflik.
Pimpinan hearing berupaya meredam situasi dan meminta forum tetap berjalan kondusif. Namun, warga memberikan peringatan bahwa ketidaktegasan dalam menindaklanjuti persoalan ini dapat memicu aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.
Peristiwa ini kembali menyoroti tantangan lembaga legislatif daerah dalam menjaga otoritas, efektivitas pengawasan, serta kepercayaan publik—terutama dalam menangani konflik yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat.
(Laili black)
Tinggalkan Balasan