ANTV7 – JEMBER
Memasuki masa Reses I Tahun 2026, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Widarto, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait implementasi program nasional hingga penanganan persoalan lingkungan di Kabupaten Jember.
Dalam laporan resesnya, Widarto menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menghadapi kendala di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 18 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember tengah disuspensi atau ditutup sementara.
Penutupan tersebut dilakukan karena unit-unit tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi syarat penting dalam penyelenggaraan layanan makanan bagi masyarakat.
“Kami tidak main-main dengan urusan perut rakyat. Kritik kami terhadap operasional MBG adalah upaya menjaga marwah Presiden. Jangan sampai niat mulia ini gagal di lapangan hanya karena standar sanitasi yang buruk,” ujar Widarto.
Ia juga menegaskan agar tidak ada bentuk intimidasi terhadap warga yang menyampaikan laporan atau kritik terkait pelaksanaan program tersebut.
Selain isu layanan gizi, Widarto juga menyoroti penanganan banjir di Jember yang dinilainya masih bersifat reaktif. Menurutnya, kerusakan kawasan hulu seperti di wilayah Jelbuk, Arjasa, Klungkung hingga Silo menjadi salah satu faktor utama yang memicu banjir di daerah hilir.
Beberapa wilayah yang kerap terdampak banjir antara lain Rambipuji, Balung dan Puger.
Widarto mendorong Pemerintah Kabupaten Jember segera menuntaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar hukum untuk mengendalikan alih fungsi lahan.
Menurutnya, upaya menjaga kawasan resapan air di wilayah hulu jauh lebih efektif dibandingkan harus terus menanggung kerugian akibat banjir yang berulang.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan potensi tekanan inflasi menjelang hari raya. Hal ini berkaitan dengan rencana pengoperasian hingga 270 unit SPPG yang diperkirakan akan menyerap logistik pangan dalam jumlah besar.
Widarto menilai pemerintah perlu mengantisipasi dampak tersebut agar tidak mengganggu pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
“Konsumsi logistik akan melonjak tajam. Jika pemerintah tidak segera mengaktifkan Satgas Infrastruktur dan melakukan langkah konkret, ibu rumah tangga akan menjadi pihak yang paling terdampak kenaikan harga,” pungkasnya.
( sugeng)
